Bangkalan, nolesa.com – Kemiskinan selalu mewarnai ruang publik. Kalau bukan tentang upaya pengentasan, biasanya diskusi mengenai kemiskinan membedah kebijakan pemerintah, baik pusat ataupun daerah.
Termasuk di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, pemerintah di kabupaten ini sedang melakukan upaya validasi data warga miskin dari semua kriteria.
Dalam rangka itu, validasi data warga miskin dari semua kategori sangat miskin, miskin, dan rentan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggunakan aplikasi dalam melakukan pendataan di lapangan.
Aplikasi itu diberi nama Sidaya Sehati (Sistem Data dan Layanan Sejahtera bersama bupati).
Kepala Dinas Sosial Bangkalan Wibagio Suharta menerangkan aplikasi Sidaya Sehati itu bakal diimplementasikan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di 25 desa yang tersebar di 5 kecamatan.
Sejauh ini, Wibagio Suharta mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan masing-masing kepala desa juga pendamping desa di 25 desa itu.
“Insyaallah pendataan ini akan dimulai akhir November ini. Apakah benar-benar miskin secara riil atau seperti apa. Disamping itu, kami juga ingin memiliki data sendiri, karena setiap tahun pasti ada perubahan data gakin,” terang Kepala Dinsos Wibagio, Rabu (17/11)2021) kemarin.
Wibagio merinci, bahwasanya terdapat tiga kriteria dalam penerapan pendataan melalui aplikasi tersebut. Pertama, dari masing-masing warga yang dinyatakan miskin harus melampirkan foto kondisi rumah dan lingkungan, minimal 7 foto.
Kedua, memasukkan titik koordinat lokasi rumah. Berikutnya, wajib menjawab 16 pertanyaan yang sudah tersedia di aplikasi Sidaya Sehati yang sudah menyesuaikan dengan regulasi Kemensos Nomor 146 tahun 2013 tentang mriteriaasyarakat miskin dan orang tidak mampu.
“Dimana setiap pertanyaan memiliki skor 100 untuk jawaban penghasilan atau kondisi terendah dan paling besar skor 300 dengan penghasilan tinggi,” sebut Wibagio.
Selain itu, lanjut Wibagio, untuk realisasi pendataan di lapangan, setiap pendamping masing-masing desa harus terjun meninjau langsung kondisi masyarakat yang masuk dalam daftar semua kategori.
“Foto ini sifatnya online. Jadi harus diperbaharui setiap saat, agar pengambilan tidak bisa dari foto lama,” tambahnya.
Wibagio juga menegaskan bahwasanya pendataan baru itu harus berakhir pada Januari 2022 mendatang. Sebab data dari Kemensos RI belum ada kevalidan data kemiskinan.
“Tahun 2024 Bangkalan harus tidak ada kategori dengan kemiskinan ekstrem. Nanti ada program yang mengarah ke infrastruktur, program usaha ekonomi produktif dan bantuan lainnya,” tandasnya.
Sementara itu, menurut Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Mohni, teknis pendataan harus dijelaskan secara detail terhadap para pendamping desa yang akan melakukan kroscek ke lapangan. Sehingga pengentasan kemiskinan ekstrem bisa menyentuh semua lapisan.
“Mulai nanti juga akan ada program bedah rumah yang akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” ujar Wabup Mohni.
Dengan begitu, Wabup Mohni berharap dengan adanya aplikasi Sidaya Sehati nantinya bisa melakukan pemotretan di 25 desa itu.
Dia meminta pendamping desa dan juga tim Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) bisa melakukan pendataan baru tersebut. Sehingga data kemiskinan riil, sesuai dengan kenyataan.
“Karena tahun 2024 Bangkalan harus tuntas dari kemiskinan ekstrem,” tutup Wabup Mohni.
Penulis : Farih
Editor : Dimas