Serapan Anggaran Selalu Telat, DPRD Sumenep Soroti APBD 2023

Redaksi Nolesa

Jumat, 2 Desember 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumenep, NOLESA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama eksekutif telah selesai membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Pembahasan APBD tahun 2023 telah selesai dibahas pada November 2022, kemarin. Sementara untuk pengesahan APBD Sumenep 2023 tersebut hanya menunggu hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur.

Untuk itu, Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep Ach Naufil MS meminta Pemkab Sumenep segera mempersiapkan perencanaan umum pelaksanaan program 2023 secara matang.

Sehingga serapan APBD 2023 bisa terserap sejak awal tahun. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu telat.

Politisi PKB itu juga menilai selama ini Pemkab Sumenep seringkali telat melakukan serapan APBD. Dan hal itu seperti menjadi kebiasaan. Serapan dimulai pada periode Maret hingga April.

Naufil meminta agar Pemkab Sumenep menghentikan kebiasaan kurang baik itu. Sebab, belanja pemerintah secara tidak langsung untuk mengurangi kesenjangan sosial. Apabila serapan APBD lambat maka akan membuka lebar jurang pengangguran dan kemiskinan.

Baca Juga :  Karena Alasan ini, Menteri PUPR Tekan BUJT

“Karena belanja pemerintah adalah stimulus bagi ekonomi daerah. Oleh sebab itu, tahun depan serapan APBD kita bisa dimulai dari awal tahun, paling tidak Februari sudah jalan,” pinta Naufil.

Apalagi, lanjut Naufil, selama ini Bupati Sumenep Achmad Fauzi gencar melakukan kegiatan untuk menekan inflasi daerah, terutama pasca pandemi Covid-19.

“Kami apresiasi semangat bupati. Cita-cita itu seyogyanya juga diperhatikan dan diterjemahkan oleh bawahannya, bahwa inflasi itu akan terjadi jika serapan APBD lambat,” kata politisi muda itu.

Baca Juga :  Tiga Tahun Bertahan, Sumenep Kembali Raih Juara I Lomba IB Tingkat Provinsi Jatim

Tidak hanya telatnya serapan anggaran, Naufil juga menyoroti kualitas program yang selama ini telah direalisasikan oleh Pemkab Sumenep.

“Seperti halnya infrastruktur dan kualitas pendidikan dan kesehatan, maka ini perlu diperhatikan, lebih-lebih di daerah kepulauan agar tidak selalu merasa dianaktirikan,” tutup politisi asal Dapil III itu.


Penulis : Rusydiyono

Editor : Ahmad Farisi

Berita Terkait

Isu Posisi Jabatan Tak Sesuai Kualifikasi ASN Menjadi Atensi Komisi I DPRD Sumenep
Kabag Prokopim Setdakab Sumenep Sampaikan Tahapan Menuju Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih
Atas Nama Rakyat, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Ingatkan Pemilik Pangkalan Gas LPG 3 Kg
Pemerintah Jamin Harga Beras Stabil Hingga Ramadan 1446 H
MaritimHUB, Terobosan Kemenhub untuk Kemudahan Akses Transportasi Laut
Inisiatif Pemprov Jatim Atasi Warga Terdampak Tanah Bergerak di Dusun Sempu
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Prakarsai Raperda Pembatasan Penggunaan Gawai Bagi Anak di Bawah 15 Tahun
FIES Sumenep Sukses Meriahkan Peringatan Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek dalam Satu Acara

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 19:27 WIB

Isu Posisi Jabatan Tak Sesuai Kualifikasi ASN Menjadi Atensi Komisi I DPRD Sumenep

Kamis, 6 Februari 2025 - 14:00 WIB

Kabag Prokopim Setdakab Sumenep Sampaikan Tahapan Menuju Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih

Rabu, 5 Februari 2025 - 07:00 WIB

Atas Nama Rakyat, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Ingatkan Pemilik Pangkalan Gas LPG 3 Kg

Selasa, 4 Februari 2025 - 22:03 WIB

Pemerintah Jamin Harga Beras Stabil Hingga Ramadan 1446 H

Sabtu, 1 Februari 2025 - 07:00 WIB

MaritimHUB, Terobosan Kemenhub untuk Kemudahan Akses Transportasi Laut

Berita Terbaru

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman (Foto: ip/nolesa.com)

Nasional

Pemerintah Jamin Harga Beras Stabil Hingga Ramadan 1446 H

Selasa, 4 Feb 2025 - 22:03 WIB

Nelly Farraniyah (Foto: dokumen pribadi untuk nolesa.com)

Sosok

Pengalaman Hobi Jadi Motivasi Profesi

Selasa, 4 Feb 2025 - 18:26 WIB