SURABAYA, NOLESA.COM – Pemerintah Kota Surabaya resmi menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Surabaya melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua IDI Surabaya dr. Muhammad Shoifi di Balai Kota Surabaya, Rabu kemarin, 28 Januari 2026.
Kerja sama ini diarahkan pada penguatan layanan kesehatan yang bersifat menyeluruh, mulai dari kesehatan anak dan remaja, kesehatan perempuan dan reproduksi, hingga penanganan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, obesitas, penyakit degeneratif, kanker, serta pengendalian tuberkulosis (TBC).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan bahwa kolaborasi Pemkot dengan IDI menitikberatkan pada pendekatan promotif dan preventif yang berbasis data ilmiah. Upaya tersebut akan dimulai dari tingkat rukun warga (RW) melalui pemetaan kondisi kesehatan masyarakat secara rinci.
“Setiap RW akan memiliki gambaran kondisi kesehatannya masing-masing. Bukan hanya soal penyakit, tetapi juga stunting, ibu hamil berisiko tinggi, dan persoalan kesehatan lainnya. Dari data itu, kami bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Eri.
Menurutnya, data tersebut akan dikelompokkan dalam klaster-klaster kesehatan yang kemudian dianalisis bersama IDI. Hasil analisis itu menjadi dasar penentuan prioritas penanganan kesehatan di Kota Surabaya.
“Dengan pemetaan yang jelas, kita bisa mengetahui sektor kesehatan mana yang membutuhkan perhatian lebih. Kebijakan yang diambil pun tidak lagi bersifat umum, tetapi sesuai kebutuhan lapangan,” katanya.
Eri menegaskan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak diukur dari tingginya angka kunjungan rumah sakit akibat penyakit, melainkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
“Wilayah yang sehat adalah wilayah dengan warga yang rajin cek kesehatan, bukan yang ramai rumah sakit karena sakit berat,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Pemkot Surabaya dan IDI akan menyusun tahapan pelaksanaan program, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga dokter di puskesmas dan puskesmas pembantu. Selama ini, pustu umumnya hanya dilayani bidan dan perawat.
“Ke depan, kami berharap pustu juga didukung dokter agar masyarakat merasa lebih nyaman dan tidak menunda berobat,” tambah Eri.
Selain itu, pemetaan klaster kesehatan akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran kesehatan berbasis kebutuhan riil tiap RW. Program ini ditargetkan mulai diuji coba di sejumlah RW pada Mei 2026 sebelum diterapkan secara menyeluruh.
Sementara itu, Ketua IDI Surabaya dr. Muhammad Shoifi menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung penuh program tersebut. Dengan sekitar 7.600 anggota dari berbagai latar belakang, IDI siap berkontribusi aktif dalam penguatan layanan kesehatan berbasis data hingga tingkat RW.
Ia optimistis kolaborasi ini mampu menghadirkan intervensi kesehatan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat Surabaya. (*)
Penulis : Arif
