Novita Hardini Ingatkan Krisis SDM dan Peran Penyiaran Publik

Redaksi Nolesa

Kamis, 29 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini (Foto: Ist)

Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini (Foto: Ist)

JAKARTA, NOLESA.COM – Novita Hardini selaku anggota DPR RI Komisi VII mengangkat nada serius ketika mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran pimpinan TVRI, RRI, dan LKBN ANTARA di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu kemarin, 28 Januari 2026.

Di hadapan lembaga penyiaran publik tersebut, politikus PDI Perjuangan itu menyoroti kondisi kualitas sumber daya manusia dan tingkat literasi nasional yang dinilainya sudah berada pada tahap mengkhawatirkan.

Sebagai satu-satunya legislator perempuan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII, Novita mengingatkan bahwa Komisi VII DPR RI bermitra langsung dengan sektor-sektor strategis penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Mulai dari industri, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga media publik. Namun, menurutnya, persoalan terbesar yang kini dihadapi sektor-sektor itu bukan lagi soal pembangunan fisik, melainkan krisis kualitas SDM.

“Industri hari ini menghadapi situasi darurat kekurangan SDM berkualitas. Karena itu saya mempertanyakan, sejauh mana sinkronisasi TVRI dan RRI dengan kebutuhan darurat literasi nasional? Apakah fungsi edukasi masih benar-benar dijalankan?” tegas Novita.

Ia menilai, peran edukatif penyiaran publik seolah kehilangan daya tariknya. Generasi muda kini lebih memilih konten hiburan singkat di platform digital ketimbang program pendidikan yang disediakan negara. Padahal, di masa lalu, TVRI dan RRI dikenal sebagai ruang belajar yang menyenangkan sekaligus membangun cara berpikir kritis masyarakat.

Baca Juga :  Kebijakan PPKM Resmi Dicabut

“Dulu, menonton TVRI atau mendengarkan RRI itu menyenangkan sekaligus mencerdaskan. Sekarang, kenapa program edukasi negara kalah bersaing?” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan asal Trenggalek itu mendorong agar sinergi lembaga penyiaran publik tidak berhenti pada tayangan seremonial dan pemberitaan sesaat. Ia mengusulkan kolaborasi nyata dengan Kementerian Pendidikan dan para guru di daerah, termasuk menghadirkan semacam “kurikulum bayangan” yang dapat diakses luas, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Jaga Kedaulatan NKRI

“Penyiaran publik harus berdampak. Bukan sekadar melaporkan acara, tapi ikut meningkatkan kualitas pendidikan di daerah,” katanya.

Novita juga mengungkap keprihatinannya atas laporan akademisi yang menyebut kemampuan literasi sebagian pelajar SMA setara dengan siswa kelas lima sekolah dasar. “Kalau kualitas SDM seperti ini, bagaimana kita mau memajukan ekonomi nasional? Ini alarm keras,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa pendidikan tidak boleh terus menjadi prioritas pinggiran. “TVRI dan RRI harus kembali menjadi rumah besar pencerdasan bangsa,” pungkas Novita Hardini. (*)

Penulis : Arif

Berita Terkait

Jangan Terkecoh Konten Viral! Pakar Siber Beberkan Alasan Konten Bisa Dihapus
HUT Ke-81 RI Diawali Doa dan Zikir Kebangsaan
Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan hingga Jaminan Sosial Sesuai UUD 1945
Buntut Tambang Ilegal, GMPP Madura Desak Kapolres Bangkalan Dicopot
PKB Minta Pemerintah Ubah Paradigma Pembangunan Wilayah Kepulauan
Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Gula dalam Dua Tahun
Legislator PKB Minta Pemerintah Perkuat Mitigasi El Nino, Jangan Sampai Target Produksi Pangan Terganggu
Novita Hardini Soroti Tata Kelola KEK Pariwisata, Nilai Perlindungan Hak Masyarakat Belum Optimal

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 18:30 WIB

Jangan Terkecoh Konten Viral! Pakar Siber Beberkan Alasan Konten Bisa Dihapus

Selasa, 28 Juli 2026 - 17:25 WIB

HUT Ke-81 RI Diawali Doa dan Zikir Kebangsaan

Selasa, 21 Juli 2026 - 02:07 WIB

Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan hingga Jaminan Sosial Sesuai UUD 1945

Senin, 20 Juli 2026 - 20:35 WIB

Buntut Tambang Ilegal, GMPP Madura Desak Kapolres Bangkalan Dicopot

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:33 WIB

PKB Minta Pemerintah Ubah Paradigma Pembangunan Wilayah Kepulauan

Berita Terbaru