JAKARTA, NOLESA.COM – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya arah kebijakan yang lebih terukur dan berjangka panjang dalam pengelolaan pariwisata nasional.
Hal tersebut disampaikannya saat Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), pada Kamis kemarin, 15 Januari 2026.
Menurut politikus berparas cantik itu, Indonesia membutuhkan terobosan strategis agar mampu naik kelas dan berperan sebagai pusat pariwisata dunia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum tersebut, legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VII itu menyoroti perlunya visi besar yang konsisten dan terintegrasi.
Legislator PDI Perjuangan ini membandingkan langkah Indonesia dengan negara-negara yang telah lebih dahulu berhasil membangun ekosistem pariwisata global seperti Singapura dan Abu Dhabi.
Kedua negara tersebut, menurut Novita, mampu menyatukan sektor transportasi, logistik, layanan, dan promosi dalam satu peta jalan jangka panjang yang berkesinambungan.
Novita mempertanyakan arah strategis InJourney dalam memanfaatkan posisi geografis Indonesia yang sangat menguntungkan. Indonesia berada di jalur perdagangan dunia serta menjadi penghubung kawasan Asia-Pasifik dan Asia-Australia.
Dengan keunggulan tersebut, ia menilai Indonesia seharusnya memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara pesaing jika dikelola secara serius dan terintegrasi.
Ia menilai hingga saat ini pengembangan pariwisata nasional masih terhambat oleh lemahnya konektivitas. Ekosistem pariwisata belum diperlakukan sebagai satu kesatuan, melainkan berjalan parsial.
Salah satu contoh nyata, ungkap Novita yakni layanan transportasi bandara yang belum sepenuhnya ramah wisatawan asing. Minimnya informasi multibahasa, petunjuk rute, serta integrasi dengan moda transportasi publik dinilai mengurangi kenyamanan pengunjung sejak awal kedatangan.
Menurut Novita, pengalaman pertama wisatawan dimulai dari bandara. Jika akses dan informasi di pintu masuk negara sudah menyulitkan, maka daya tarik Indonesia sebagai destinasi global akan menurun.
Ia juga menilai InJourney belum optimal memanfaatkan potensi kawasan sekitar bandara untuk menciptakan Jakarta sebagai destinasi transit yang menarik.
Ia mencontohkan negara lain yang mampu menghubungkan bandara dengan pusat belanja, hiburan, dan atraksi wisata dalam waktu singkat. Di Jakarta, jarak tempuh menuju factory outlet atau objek wisata masih memakan waktu lama.
Padahal, lanjut Novita, jika waktu transit 5–6 jam saja bisa dimanfaatkan untuk berbelanja dan menikmati atraksi lokal, dampak ekonomi yang dihasilkan akan jauh lebih besar.
Persoalan serupa, lanjutnya, juga terjadi di daerah lain seperti Yogyakarta. Integrasi antara bandara, transportasi menuju Borobudur, serta paket wisata berbasis UMKM masih belum maksimal. Ia mempertanyakan sejauh mana tata kelola InJourney mampu menyajikan data konkret terkait dampak positif bagi pariwisata dan ekonomi daerah.
Novita menegaskan bahwa bandara seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat datang dan pergi. InJourney perlu memperkuat kolaborasi dengan maskapai global, berinvestasi pada layanan, teknologi, serta membangun konsep smart airport dan smart logistics. Menurutnya, digitalisasi dan integrasi data merupakan prasyarat mutlak bagi negara yang ingin menjadi hub pariwisata dunia.
Sebagai mitra kerja, DPR RI akan terus mendorong InJourney meninggalkan pendekatan sektoral dan mulai membangun visi besar yang lintas moda, lintas destinasi, dan berorientasi global. Ia menutup dengan menegaskan bahwa tanpa visi jangka panjang, deregulasi penerbangan, serta konektivitas yang kuat, keunggulan budaya, alam, dan posisi strategis Indonesia akan terus terbuang sia-sia.
“Indonesia punya modal budaya, alam, dan posisi strategis yang luar biasa. Namun, tanpa visi jangka panjang terkait deregulasi sektor penerbangan dan logistik dan konektivitas antar moda dengan destinasi wisata yang menarik,” tandasnya. (*)
Penulis : Arif
