TRENGGALEK, NOLESA.COM – Indonesia kini telah memasuki fase krisis iklim yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana cuaca ekstrem di berbagai wilayah.
Kondisi tersebut menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi isu global yang bersifat abstrak, melainkan ancaman nyata yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat hingga tingkat lokal.
Anggota DPR RI, Novita Hardini, menegaskan bahwa tantangan krisis iklim harus dijawab melalui kebijakan yang menyentuh akar persoalan. Menurutnya, upaya pengendalian perubahan iklim perlu dimulai dari sektor-sektor yang paling memungkinkan ditangani di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan peta emisi di Kabupaten Trenggalek, Novita menjelaskan bahwa sumber emisi terbesar berasal dari tiga sektor utama, salah satunya sektor pertanian. Sektor ini menjadi penyumbang emisi paling signifikan akibat penggunaan pupuk kimia secara masif dan berkelanjutan.
“Karena itu, tugas utama kita hari ini adalah menurunkan emisi gas rumah kaca secara nyata dan terukur, dimulai dari sektor yang paling mungkin ditangani di daerah, yaitu pengolahan limbah organik, seperti limbah dari SPPG dan Dapur MBG,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa langkah tersebut sejalan dengan agenda strategis Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional pada 2026.
Menurut Novita, ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari kesehatan tanah, air, serta keberlanjutan ekosistem pertanian.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi beras atau jagung, tetapi bagaimana kita merawat sumber-sumber kehidupan agar pertanian tetap produktif untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Novita menekankan bahwa pengolahan limbah organik merupakan solusi strategis yang mampu menjawab dua tantangan sekaligus, yakni menurunkan emisi gas rumah kaca dan memperkuat kemandirian pangan rakyat. Selain berdampak pada lingkungan, langkah ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Lebih lanjut, legislator perempuan satu-satunya dari Dapil VII Jawa Timur itu mengungkapkan bahwa sektor pertanian menyumbang sekitar 40 persen emisi, terutama dari penggunaan pupuk kimia berbasis nitrogen (NPK) yang menghasilkan gas dinitrogen oksida (N₂O), salah satu gas rumah kaca paling berbahaya.
Sebagai solusi, ia mendorong integrasi pupuk kimia dan pupuk organik hasil pengolahan sampah dengan target bauran dari 100 persen pupuk kimia menjadi 60 persen pupuk kimia dan 40 persen pupuk organik.
Skema ini menurut Novita dinilai mampu menurunkan emisi secara signifikan, menjaga kesehatan tanah dan air, serta menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan tangguh.
Dalam konteks tersebut, Novita menyebut program Perempuan Sarinah (Selesaikan Sampah Organik dan Limbah) sebagai pendekatan pembangunan yang memandang krisis iklim bukan semata ancaman, melainkan peluang transformasi sosial dan ekonomi.
“Orang lain melihat ini sebagai krisis, tetapi Perempuan Sarinah melihatnya sebagai peluang,” kata Novita saat soft launching program tersebut di Trenggalek, Minggu, 21 Desember 2025.
Sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek, Novita menekankan peran strategis perempuan sebagai garda terdepan dalam pengolahan limbah organik, produksi pupuk ramah lingkungan, serta penguatan ekonomi keluarga dan desa. Pendekatan ini dinilai mampu menciptakan lapangan kerja hijau sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi rakyat.
Ia juga menyebut Trenggalek sebagai ruang bertemunya visi ketahanan pangan nasional dan nilai-nilai pelestarian lingkungan, yang diwujudkan melalui penguatan kearifan lokal dan pemberdayaan perempuan sebagai penjaga alam dan kehidupan.
“Ketika agenda lingkungan berjalan seiring dengan ekonomi rakyat, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah arah pembangunan yang berkeadilan, berdaulat, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Penulis : Arif
