Ninik Politikus PKB Nilai Pemulihan RS Pascabanjir Sumatera Lambat

Redaksi Nolesa

Selasa, 16 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh (Foto: Ist)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh (Foto: Ist)

JAKARTA, NOLESA.COM –Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, merespons positif kabar beroperasinya kembali seluruh rumah sakit yang sempat lumpuh akibat banjir di sejumlah wilayah Sumatera.

Ninik sapaan akrabnya, menilai, aktifnya kembali fasilitas layanan kesehatan menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama berminggu-minggu mengalami keterbatasan akses pengobatan pascabencana.

Meski demikian, politisi PKB tersebut menyoroti proses pemulihan yang dinilainya berjalan terlalu lambat. Ia menilai, waktu hampir tiga pekan untuk mengaktifkan kembali rumah sakit merupakan durasi yang tidak ideal, mengingat sektor kesehatan merupakan kebutuhan paling mendesak bagi warga terdampak bencana.

“Dalam kondisi darurat, layanan rumah sakit seharusnya menjadi prioritas paling utama. Ketika baru pulih setelah 20 hari, tentu ini perlu menjadi bahan evaluasi serius,” kata Ninik, Selasa, 16 Desember 2025.

Ninik yang juga Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu menekankan bahwa pemulihan fasilitas kesehatan tidak boleh dimaknai sebatas membuka pintu rumah sakit.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh unsur pendukung pelayanan benar-benar siap melayani masyarakat.

Baca Juga :  Kesaksian Presiden Jokowi Terhadap Mendiang Buya Syafii Maarif

Ia menegaskan, aspek kebersihan dan keamanan lingkungan rumah sakit, kesiapan tenaga medis, hingga ketersediaan obat-obatan harus menjadi perhatian utama agar layanan kesehatan dapat berjalan optimal.

Sebagai mitra Kementerian Kesehatan, Komisi IX DPR RI, lanjut Ninik, berkomitmen untuk terus mengawasi proses pemulihan sektor kesehatan di daerah terdampak bencana. Ia mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan pascabencana ke depan dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.

“Pemulihan layanan kesehatan tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut keselamatan dan hak dasar masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga :  BPIP dan DPR RI Gelar Karya Pelajar Pancasila di Pangandaran, Angkat Nilai Budaya dan Kebajikan

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa seluruh rumah sakit yang terdampak bencana banjir di Sumatera telah kembali memberikan pelayanan.

Tercatat sebanyak 41 rumah sakit sempat terdampak banjir yang terjadi pada 26 November 2025 dan kini mulai beroperasi secara bertahap.

“Alhamdulillah, sekarang 100 persen rumah sakit sudah mulai beroperasi kembali, meskipun secara bertahap,” kata Budi dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin kemarin, 15 Desember 2025. (*)

Penulis : Arif

Berita Terkait

Jangan Terkecoh Konten Viral! Pakar Siber Beberkan Alasan Konten Bisa Dihapus
HUT Ke-81 RI Diawali Doa dan Zikir Kebangsaan
Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan hingga Jaminan Sosial Sesuai UUD 1945
Buntut Tambang Ilegal, GMPP Madura Desak Kapolres Bangkalan Dicopot
PKB Minta Pemerintah Ubah Paradigma Pembangunan Wilayah Kepulauan
Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Gula dalam Dua Tahun
Legislator PKB Minta Pemerintah Perkuat Mitigasi El Nino, Jangan Sampai Target Produksi Pangan Terganggu
Novita Hardini Soroti Tata Kelola KEK Pariwisata, Nilai Perlindungan Hak Masyarakat Belum Optimal

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 18:30 WIB

Jangan Terkecoh Konten Viral! Pakar Siber Beberkan Alasan Konten Bisa Dihapus

Selasa, 28 Juli 2026 - 17:25 WIB

HUT Ke-81 RI Diawali Doa dan Zikir Kebangsaan

Selasa, 21 Juli 2026 - 02:07 WIB

Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan hingga Jaminan Sosial Sesuai UUD 1945

Senin, 20 Juli 2026 - 20:35 WIB

Buntut Tambang Ilegal, GMPP Madura Desak Kapolres Bangkalan Dicopot

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:33 WIB

PKB Minta Pemerintah Ubah Paradigma Pembangunan Wilayah Kepulauan

Berita Terbaru