Gugat Syarat Calon Kepala Daerah Independen ke MK, Pemohon Tawarkan Ormas sebagai Pengganti KTP

Redaksi Nolesa

Selasa, 2 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dari kiri: Ahmad Farisi, Abdul Hakim, A. Fahrur Razy (Foto: istimewa)

Dari kiri: Ahmad Farisi, Abdul Hakim, A. Fahrur Razy (Foto: istimewa)

Jakarta, NOLESA.com – Tiga pemuda kelahiran Madura mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat calon kepala daerah Independen atau jalur perseorangan.

Ketiga pemuda itu adalah Ahmad Farisi (Sumenep) selaku pemohon I, A. Fahrur Razy (Sumenep) selaku pemohon II, dan Abdul Hakim (Bangkalan) selaku pemohon III.

Dalam perkara yang disidangkan pada Selasa, 2 Juli 2024 itu ketiga pemuda kelahiran Madura itu meminta MK membatalkan Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yang berisi tentang ketentuan syarat dukungan bagi calon kepala daerah independen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketiga pemohon menilai Pasal 41 itu bertentangan dengan UUD 1945 lantaran syarat untuk maju sebagai calon kepala daerah independen yang termuat di dalamnya sangat tinggi sehingga menyebabkan banyak pihak yang berkepentingan gagal untuk maju sebagai calon kepala daerah independen.

Baca Juga :  Koordinator Pusat AMIN Muda: Kalo Ingin Indonesia Dipimpin Orang Baik, Menangkan Anies-Muhaimin

Padahal, kata Ahmad Farisi salah satu pemohon, UUD 1945 menjamin setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan dan kemudahan dalam urusan pemerintahan. Seperti Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Selain itu, Pasal 28D ayat (3) juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

“Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) adalah irasional dan melawan logika konstitusi. Pasal 28H dan Pasal 28D menjamin setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama,” kata Ahmad Farisi.

Karena itu, dalam petitumnya pemohon meminta MK membatalkan Pasal 41 ayat (1) dan (2) yang sebenarnya tak lebih dari sekadar aturan monopolis yang dibentuk oleh partai politik melalui kuasa legislasinya di DPR dan pemerintah.

Baca Juga :  Lapor Puan Maharani, Salah Satunya Mengenai Ganjar-Mahfud di Sumenep

Sebagai alternatifnya, mereka meminta MK untuk memperbolehkan organisasi masyarakat (ormas) seperti perkumpulan nelayan, asosiasi pedagang, asosiasi kelompok tani, asosiasi seniman dan lainnya untuk mengusung calon kepala daerah independen.

Berikut petitumnya:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

jika memenuhi syarat dukungan dari organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat yang tercacat dan terverifikasi oleh Gubernur/Bupati/Walikota setempat minimal 5 yang masing-masing tersebar di 5 kabupaten/kota”.

3. Menyatakan Pasal 41 ayat (2) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan dari organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat yang tercacat dan terverifikasi oleh Bupati/Walikota/Kecamatan setempat minimal 5 (untuk daerah kabupaten) dan 4 (untuk daerah kota) yang masing-masing tersebar di 5 kecamatan (untuk daerah kabupaten) dan 4 kecamatan (untuk daerah kota)”.

Baca Juga :  Bermodal Dua Ratus Suara Politisi PPP ini Dilantik Menjadi Anggota DPRD

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Penulis : Arif

Editor : Mawaidi

Berita Terkait

Apa yang Dimaksud Hak Uji Materiil (HUM) di Mahkamah Agung?
PDIP, PKB, dan NasDem Masih Intens Komunikasi Siapkan Figur Bacagub Jatim
Perbedaan Uji Materiil dan Formil di MK
Bukan Bahas Koalisi, Sekretaris DPC PKB Sumenep Jelaskan Foto Bersama Pimpinan Parpol dengan Bupati H. Fauzi
Deklarasi Bacabup Sumenep Jadi Kado Spesial Harlah PKB ke-26, Ini Dia Sosoknya
Berikut 11 Bacakada di Jatim yang Telah Kantongi Surat Tugas DPP PDI Perjuangan
PKB Deklarasikan Bacabup Sumenep Awal Juli, Direktur Jong Sumekar: Itu Pepesan Kosong
Setelah PAN, H Achmad Fauzi Wongsojudo Dapat Dukungan dari PBB untuk Maju di Pilkada Sumenep

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 17:17 WIB

Apa yang Dimaksud Hak Uji Materiil (HUM) di Mahkamah Agung?

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:05 WIB

PDIP, PKB, dan NasDem Masih Intens Komunikasi Siapkan Figur Bacagub Jatim

Senin, 15 Juli 2024 - 20:24 WIB

Perbedaan Uji Materiil dan Formil di MK

Senin, 15 Juli 2024 - 14:35 WIB

Bukan Bahas Koalisi, Sekretaris DPC PKB Sumenep Jelaskan Foto Bersama Pimpinan Parpol dengan Bupati H. Fauzi

Kamis, 11 Juli 2024 - 14:55 WIB

Deklarasi Bacabup Sumenep Jadi Kado Spesial Harlah PKB ke-26, Ini Dia Sosoknya

Selasa, 9 Juli 2024 - 01:18 WIB

Berikut 11 Bacakada di Jatim yang Telah Kantongi Surat Tugas DPP PDI Perjuangan

Minggu, 7 Juli 2024 - 14:00 WIB

PKB Deklarasikan Bacabup Sumenep Awal Juli, Direktur Jong Sumekar: Itu Pepesan Kosong

Sabtu, 6 Juli 2024 - 14:00 WIB

Setelah PAN, H Achmad Fauzi Wongsojudo Dapat Dukungan dari PBB untuk Maju di Pilkada Sumenep

Berita Terbaru