Dinilai Inkonstitusional, Gatot Nurmatyo Gugat Presidensial Threshold ke MK

Redaksi Nolesa

Rabu, 15 Desember 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gatot Nurmantyo via tribunnewswiki.com

Gatot Nurmantyo via tribunnewswiki.com

Jakarta, nolesa.com – Presidensial threshold tak henti-henti digugat. Setelah sebelumnya digugat oleh dua anggota DPD RI, yakni Fachrul Razi dan Bustami Zainudin dan  Bustomi Zainudin, mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo diketahui juga menggugat ambang batas pencapresan yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga :  Selain Melantik Azwar Anas, Di Hari yang Sama Presiden Jokowi Lantik Lima Orang ini

Dalam gugatannya, Gatot Nurmantyo meminta agar MK menjadikan ambang batas (threshold) pencalonan presiden yang semula 20 menjadi 0 persen. Dalam petitum gugatan yang diajukan ke MK Gatot menyatakan bahwa Pasal 222 UU/7/2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (inkonstitusional) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

“Menyatakan Pasal 222 Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” tulis Gatot dalam petitum permohonannya.

Selain itu, menurut pengakuan Gatot, kondisi faktual Pillres 2019 yang tidak memberikan rakyat calon alternatif terbaik juga menjadi bahan perimbangan mengapa pihaknya meminta MK menghapus presidensial threshold itu. Dan menurutnya hal itu adalah bukti bahwa pemberlakuan ambang batas pencapresan sudah tidak relevan lagi.

Baca Juga :  Relawan Lungguh Rukun Pasuruan Dukung Gus Muhaimin Nyapres pada Pemilu 2024

“Seharusnya sudah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk memutuskan bahwa presidensial threshold tidak relevan lagi,” pungkasnya.

Berita Terkait

Santer Disimulasikan sebagai Cawabup Pendamping Bupati Haji Fauzi, Ini Respon Ketua DPRD Sumenep
Pilkada Bangkalan Menyala, Dukungan untuk Jayus Salam Maju Kian Nyata
Bocoran Pendopo, Nama-nama ini Sudah Disurvei Khusus oleh Bupati Haji Achmad Fauzi untuk Persiapan Pilkada Sumenep
Nama-nama ini Mulai Ramai Bakal Maju di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Mendatang
Berterimakasih Raih Suara Tertinggi Se-Sumenep, Nia Kurnia Pastikan Jaga Titipan Rakyat
Teringat Sesumbar Ketua DPC PDIP Sumenep dan Alarm Said Abdullah di Depan Puan Maharani
Makalah Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan
Ketua LSP DPC PKB Magelang Temukan Dugaan Penggelembungan Suara

Berita Terkait

Minggu, 31 Maret 2024 - 16:42 WIB

Santer Disimulasikan sebagai Cawabup Pendamping Bupati Haji Fauzi, Ini Respon Ketua DPRD Sumenep

Minggu, 31 Maret 2024 - 08:30 WIB

Pilkada Bangkalan Menyala, Dukungan untuk Jayus Salam Maju Kian Nyata

Sabtu, 30 Maret 2024 - 03:28 WIB

Bocoran Pendopo, Nama-nama ini Sudah Disurvei Khusus oleh Bupati Haji Achmad Fauzi untuk Persiapan Pilkada Sumenep

Jumat, 29 Maret 2024 - 19:30 WIB

Nama-nama ini Mulai Ramai Bakal Maju di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Mendatang

Senin, 25 Maret 2024 - 20:30 WIB

Berterimakasih Raih Suara Tertinggi Se-Sumenep, Nia Kurnia Pastikan Jaga Titipan Rakyat

Rabu, 20 Maret 2024 - 01:34 WIB

Teringat Sesumbar Ketua DPC PDIP Sumenep dan Alarm Said Abdullah di Depan Puan Maharani

Kamis, 7 Maret 2024 - 23:39 WIB

Makalah Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan

Minggu, 3 Maret 2024 - 22:51 WIB

Ketua LSP DPC PKB Magelang Temukan Dugaan Penggelembungan Suara

Berita Terbaru

Suara Perempuan

Menjadi Mahasiswa Cerdas dan Tangguh

Sabtu, 20 Apr 2024 - 15:09 WIB