Dewan Sumenep Dukung Gagasan Digitalisasi Penarikan PAD

Redaksi Nolesa

Selasa, 3 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dewan Sumenep Dukung Gagasan Digitalisasi Penarikan PAD (Foto: Ist)

Dewan Sumenep Dukung Gagasan Digitalisasi Penarikan PAD (Foto: Ist)

SUMENEP, NOLESA.COM – Komisi II DPRD Sumenep menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan digitalisasi penarikan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Dukungan itu disampaikan usai menerima audiensi dari PC PMII Sumenep di kantor DPRD, Selasa, 3 Februari 2026.

Ketua Komisi II DPRD Sumenep Faisal Muhlis menilai, pemanfaatan QRIS merupakan langkah strategis untuk menekan potensi kebocoran PAD, khususnya di sektor pariwisata dan UMKM.

Menurutnya, di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin digital, sistem pembayaran non-tunai sudah menjadi kebutuhan.

“Kami sepakat dengan gagasan ini karena dinilai efektif untuk meminimalisir kebocoran PAD, utamanya di destinasi wisata,” ujarnya.

Namun demikian, Faisal menegaskan penerapan QRIS harus dilakukan secara bertahap dan terencana.

Selain menyiapkan regulasi dan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga perlu diperhatikan agar sistem berjalan optimal dan aman dari risiko serangan digital.

Baca Juga :  Demi Pemerataan Pendidikan, Kemenag Sumenep Gelar AKGTK Periode 2 di Daratan dan Kepulauan

Ia mengakui, belum semua masyarakat terbiasa menggunakan dompet digital. Karena itu, diperlukan skema transisi agar penerapan QRIS tidak menghambat aktivitas ekonomi.

Salah satu opsi yang dikaji yakni pengelola destinasi wisata menyediakan saldo khusus, sehingga pembayaran tunai dari pengunjung dapat langsung dikonversi menjadi transaksi non-tunai.

“OPD dan pihak perbankan harus sama-sama mempersiapkan kebijakan, anggaran, serta SDM yang kompeten. Ini tidak bisa instan, harus dirancang matang,” tegasnya.

Sementara itu, dalam audiensi tersebut PC PMII Sumenep menyoroti masih lemahnya sistem pencatatan transaksi yang dinilai berdampak pada optimalisasi PAD.

Baca Juga :  1000 Porsi Rujak Madura, Potret Kemeriahan HUT RI ke-78 di Sumenep

Mereka mengusulkan agar pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan QRIS, termasuk melalui peran Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar sebagai BUMD penyedia layanan transaksi digital.

Komisi II berharap, melalui digitalisasi sistem pembayaran, potensi PAD Kabupaten Sumenep dapat tergali lebih maksimal dan transparan, seiring pertumbuhan sektor UMKM dan pariwisata dalam beberapa tahun terakhir. (*)

Penulis : Rusydiyono

Berita Terkait

Berlanjut, KI Sumenep Jadwalkan Sidang CSR Migas dan APBDes Banbaru Pekan Depan
Said Abdullah Tegaskan Kedekatan PDIP Jatim dengan NU
Bupati Sumenep Gencarkan Gerakan ASRI
Beri Contoh Hemat BBM, Bupati Sumenep Naik Becak
Gaspol Transparansi, KI Sumenep Temui Bupati Fauzi Dorong Semua OPD Lebih Terbuka
Bupati Sumenep Pantau Pelaksanaan TKA 2026
Kata Kang Cucun Soal Visi Besar PKB
Sengketa Informasi CSR Migas dan APBDes Jadi Pembuka Sidang KI Sumenep

Berita Terkait

Senin, 13 April 2026 - 13:06 WIB

Berlanjut, KI Sumenep Jadwalkan Sidang CSR Migas dan APBDes Banbaru Pekan Depan

Minggu, 12 April 2026 - 18:45 WIB

Said Abdullah Tegaskan Kedekatan PDIP Jatim dengan NU

Jumat, 10 April 2026 - 11:14 WIB

Bupati Sumenep Gencarkan Gerakan ASRI

Rabu, 8 April 2026 - 11:54 WIB

Beri Contoh Hemat BBM, Bupati Sumenep Naik Becak

Senin, 6 April 2026 - 20:53 WIB

Bupati Sumenep Pantau Pelaksanaan TKA 2026

Berita Terbaru

Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah (Foto: Istimewa)

Politik

Said Abdullah Tegaskan Kedekatan PDIP Jatim dengan NU

Minggu, 12 Apr 2026 - 18:45 WIB

Bupati Sumenep Gencarkan Gerakan ASRI (Foto: Istimewa)

Daerah

Bupati Sumenep Gencarkan Gerakan ASRI

Jumat, 10 Apr 2026 - 11:14 WIB

Beri Contoh Hemat BBM, Bupati Sumenep Naik Becak (Foto: Istimewa)

Daerah

Beri Contoh Hemat BBM, Bupati Sumenep Naik Becak

Rabu, 8 Apr 2026 - 11:54 WIB