Pamekasan, nolesa.com – Baru-baru ini, Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Baddrut Tamam menyingung pelayanan Pemkab Pamekasan kepada masyarakat.
Ra Badrut-sapaan akrab Bupati Pamekasan itu menegaskan bahwa semua pelayanan di daerahnya tidak boleh lelet, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang nyaman dan cepat.
Politisi PKB itu mengaku jika kecepatan pelayanan menjadi keniscayaan di era industri 4.0, mengingat kabupaten yang mampu berdaya saing dengan kabupaten/kota maju di Indonesia adalah kabupaten cepat dalam bekerja sesuai dengan tuntutan zaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia memastikan daerah atau kabupaten yang lambat dipastikan tertinggal dan tidak akan bisa bersaing dengan daerah yang maju
“Kenapa kita memilih sigap dan cepat dalam memberikan pelayanan? Karena ini tuntutan, negara, kabupaten yang maju adalah kabupaten yang mau cepat dalam memberikan pelayanan. Karena memang eranya menginginkan begitu,” kata Ra Badrut, Senin (29/11/2021) kemarin.
Bupati Badrut menegaskan, semua program
Pemkab Pamekasan harus mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan segala program itu butuh kecepatan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana.
“Sebagaimana kita ketahui, setiap ada apapun, anak-muda dan kita semua ingin rasanya segera menviralkan. Viral menjadi istilah baru yang sekarang digunakan banyak orang, sehingga beberapa kegiatan, informasi, edukasi, transformasi dan beberapa hal lain membutuhkan kecepatan,” imbuh Bupati Badrut.
Lanjut bupati muda yang energik itu, kedepan pemerintah yang mau bertransformasi dan berinovasi menjadi kebutuhan nyata.
Sebab itu, Pemkab Pamekasan dengan segala potensi daerah yang dimiliki mengingikan kecepatan. Prinsipnya, cepat, akurat, dan bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat.
“Pemerintah kabupaten dengan segala keterbatasan dan segala potensi yang dimiliki, kita ingin semuanya cepat. Alhamdulillah, sebelum 100 hari saya mengabdi di kabupaten ini telah bisa membuat mall pelayanan publik dan Muri mengakui sebagai kabupaten tercepat di Indonesia membuat itu,” tambahnya lagi.
Untuk mensukseskan segala visi misi besar itu, maka reformasi birokrasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan cepat tersebut.
Pastinya, dengan mengubah sudut pandang aparatur sipil negara (ASN) untuk melayani masyarkat, bukan malah minta dilayani kepada masyarakat.
“Sudah harus berubah, misalnya dulu bupati harus dilayani, sekarang sudah harus melayani. Merubah kebiasaan dilayani menjadi melayani itu, kita memiliki program prioritas,” tutup Sekretaris DPW PKB Jatim itu.
Penulis : Aris
Editor : Dimas
