Yogyakarta, NOLESA.com – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Yogyakarta menggelar aksi demontrasi tolak politik dinasti Jokowi, Jumat 6 Oktober 2023.
Seruan aksi tolak politik dinasti Jokowi oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat ini digelar di pertigaan jalan dekat UIN Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta.
Kordinator Umum (Kordum) Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Yogyakarta, Roby mengungkapkan aksi tersebut dilakukan karena melihat situasi negara hari ini semakin carut marut. Runtuhnya demokrasi yang berimbas pada seluruh sektor kehidupan bernegara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Persoalan kebebasan demokrasi dalam lingkup pendidikan dan agraria juga belum tuntas,” ujarnya.
Bahkan, kata Roby, menjelang pesta demokrasi 5 tahunan masyarakat justru dihadapkan dengan praktik-praktik politik kotor sehingga menjadi pembodohan politik kepada masyarakat.
Karena itu, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Yogyakarta sangat menyayangkan berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh para pemangku kebijakan. Karena semua kebijkan itu hanya menjadi alat pelanggeng keserakahan dari segelintir pihak yang berkepentingan.
“Berbagai instrumen lembaga negara, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya dikangkangi oleh rezim yang berkuasa, sebab hal tersebut yang menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak lagi berdaulat,” paparnya.
Lebih lanjut Roby menegaskan, bahwasanya masa kepemimpinan presiden hari ini menuai banyak kontroversi dan persoalan demokrasi yang disebabkan oleh keserakahan penguasa.
Dengan begitu, semakin memperjelas tidak adanya edukasi politik yang baik bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat secara umum. Keserakahan dalam kekuasaan memporak porandakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Dengan memberikan keistimewaan kekuasaan atas relasi kuasa dan hubungan keluarga yang kita sebut dengan dinasti politik,” tegasnya.
Sebab itu, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat mengajak mahasiswa dan masyarakat agar memiliki peran sebagai agen kontrol pada sistem demokrasi yang berjalan di negara yang katanya menganut prinsip demokrasi ini.
Para penguasa diharamkan mengintervensi dan mencoba untuk merasuk pada setiap kebijakan yang berujung pada kesesatan yang membuat rakyat menjadi sengsara. Tidak dapat dibenarkan ketika kekuasaan hanya dijadikan alat untuk memberangus kebebasan demokrasi.
Selain itu, tidak pantas bagi seorang pemimpin yang diberikan mandat kepercayaan dari rakyat untuk menjalankan fungsinya tapi justru mencari jalan keuntungan dengan memberikan keistimewaan kekuasaan bagi segelintir orang yang menurutnya dekat dengan dirinya.
“Terlebih adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan lembaga negara untuk memberikan kekuasaan dengan sangat mudah bagi keturunan dan keluarganya sehingga wajib untuk ditolak dan respon cepat agar demokrasi di negara yang kita cintai ini tidak semakin merosot,” tandasnya.
Penulis : Ahmad Farisi
