JAKARTA, NOLESA.COM – Tiga mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) bersama seorang peneliti UI mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Permohonan tersebut menyoroti ketiadaan mekanisme hukum apabila Presiden tidak menetapkan status darurat bencana nasional meskipun indikator objektif telah terpenuhi.
Permohonan itu tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 440/PUU/PAN.MK/AP3/11/2026 yang diterima Kepaniteraan MK pada Kamis, 19 November 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keempat pemohon tersebut adalah Maryam Jenny Morin, S.H., M. Khalid Arbi, S.H., dan Rindang Syafa’at, S.H. Ketiganya merupakan mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI. Sementara itu, pemohon keempat, Satrio Alif Febriyanto, S.H., M.H., merupakan peneliti UI.
Dalam perkara ini, para pemohon didampingi tim kuasa hukum yang terdiri atas Samuel Bona Tua Rajagukguk, S.H., Lalu Hartawan Mandala Putra, S.H., Michael Graceson Loyver Sitompul, S.H., Dikri Mulia, S.H., dan Erwan Haryadi, S.H.
Permohonan tersebut dilatarbelakangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang terjadi sepanjang 2026. Para pemohon menilai indikator penetapan status bencana nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana juncto Putusan MK Nomor 261/PUU-XXIII/2025 telah terpenuhi.
Sejumlah data dicantumkan sebagai dasar argumentasi. Sedikitnya 10 korban jiwa terverifikasi, lebih dari 12,5 juta penduduk terdampak, dan terdapat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif.
Dampak bencana juga meluas ke sektor pendidikan. Sekitar 7,9 juta peserta didik terdampak akibat penghentian pembelajaran tatap muka di 61.693 satuan pendidikan. Sementara itu, luas wilayah yang terbakar mencapai sekitar 1,92 juta hektare.
Meski berbagai indikator tersebut dinilai telah terpenuhi, Presiden Prabowo Subianto tidak menetapkan status darurat bencana nasional. Pemerintah beralasan kapasitas penanganan yang tersedia masih memadai sehingga penetapan status tersebut belum diperlukan.
Menurut para pemohon, kondisi itu memperlihatkan bahwa penetapan status bencana nasional masih bergantung pada pertimbangan politik dan diskresi eksekutif. Padahal, penetapan tersebut semestinya mempertimbangkan pemenuhan indikator objektif yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
“Persoalan yang kami ajukan bukan semata soal ada atau tidak adanya penetapan status bencana nasional pada tahun 2026. Persoalan konstitusionalnya adalah ketika seluruh indikator objektif telah terpenuhi, tetapi Presiden tetap tidak menetapkan status bencana nasional, undang-undang tidak menyediakan mekanisme apa pun untuk memastikan negara tetap bertindak,” jelas para pemohon.
Soroti Kekosongan Norma dan Fungsi Pengawasan DPR
Para pemohon menilai persoalan tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma dalam UU Penanggulangan Bencana. Undang-undang memang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan status bencana nasional, tetapi tidak mengatur mekanisme apabila kewenangan itu tidak digunakan meskipun persyaratan objektif telah terpenuhi.
Ketiadaan mekanisme tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang terdampak bencana. Para pemohon berpendapat, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Selain itu, para pemohon menyoroti tidak efektifnya fungsi pengawasan DPR dalam situasi tersebut. Padahal, Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Mereka berpandangan bahwa perlindungan warga negara dalam situasi bencana merupakan tanggung jawab negara secara institusional. Karena itu, penanganan bencana tidak boleh semata-mata bergantung pada kehendak satu organ negara.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 51 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai dengan ketentuan tertentu.
Pertama, apabila indikator penetapan status darurat bencana nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) telah terpenuhi berdasarkan rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Presiden wajib menetapkan status tersebut paling lambat 3 x 24 jam sejak rekomendasi diterima.
Kedua, apabila Presiden tidak menetapkan status darurat bencana nasional dalam jangka waktu tersebut, DPR berwenang memanggil Presiden untuk meminta penjelasan mengenai alasan tidak ditetapkannya status tersebut. DPR juga berwenang memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk menetapkan status darurat bencana nasional, yang wajib ditindaklanjuti oleh Presiden.
Melalui permohonan ini, para pemohon menghendaki adanya mekanisme konstitusional yang memungkinkan DPR menjalankan fungsi pengawasan dan koreksi ketika Presiden tidak mengambil keputusan meskipun indikator penetapan status bencana nasional telah terpenuhi.
Bagi para pemohon, perkara ini tidak hanya menyangkut penanganan karhutla dan kabut asap sepanjang 2026. Lebih jauh, pengujian undang-undang ini menjadi upaya untuk memastikan perlindungan jutaan warga terdampak bencana tidak semata-mata bergantung pada diskresi eksekutif, tetapi juga memiliki jaminan melalui mekanisme ketatanegaraan yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan checks and balances sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945.






