SUMENEP, NOLESA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan yang diterima pada Selasa, 26 Mei 2026 itu menjadi raihan WTP kesembilan secara berturut-turut bagi Kabupaten Sumenep. Capaian tersebut melanjutkan torehan serupa yang diraih sejak hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2017 hingga 2024.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU, ASEAN Eng., mengatakan bahwa opini WTP bukan sekadar prestasi administratif dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih dari itu, capaian tersebut menjadi energi positif untuk terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan. Dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai ketentuan, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih kuat untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target yang telah direncanakan.
“Raihan WTP ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam perencanaan pembangunan. Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah,” ujar Arif.
Ia menjelaskan, Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan akan terus memperkuat sinkronisasi program antar sektor agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif. Perencanaan yang matang, kata dia, menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Arif menambahkan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Komitmen tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Prestasi ini bukan tujuan akhir, tetapi menjadi semangat untuk bekerja lebih baik lagi. Kami ingin menjadikan tata kelola yang baik sebagai landasan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep,” pungkasnya. (*)
Penulis : Rusydiyono
