Dewan Sumenep Dukung Gagasan Digitalisasi Penarikan PAD

Redaksi Nolesa

Selasa, 3 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dewan Sumenep Dukung Gagasan Digitalisasi Penarikan PAD (Foto: Ist)

Dewan Sumenep Dukung Gagasan Digitalisasi Penarikan PAD (Foto: Ist)

SUMENEP, NOLESA.COM – Komisi II DPRD Sumenep menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan digitalisasi penarikan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Dukungan itu disampaikan usai menerima audiensi dari PC PMII Sumenep di kantor DPRD, Selasa, 3 Februari 2026.

Ketua Komisi II DPRD Sumenep Faisal Muhlis menilai, pemanfaatan QRIS merupakan langkah strategis untuk menekan potensi kebocoran PAD, khususnya di sektor pariwisata dan UMKM.

Menurutnya, di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin digital, sistem pembayaran non-tunai sudah menjadi kebutuhan.

“Kami sepakat dengan gagasan ini karena dinilai efektif untuk meminimalisir kebocoran PAD, utamanya di destinasi wisata,” ujarnya.

Namun demikian, Faisal menegaskan penerapan QRIS harus dilakukan secara bertahap dan terencana.

Selain menyiapkan regulasi dan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga perlu diperhatikan agar sistem berjalan optimal dan aman dari risiko serangan digital.

Baca Juga :  Ratusan Pelaku UMKM Sumenep Mendapat Bimbingan Pengadaan Barang Melalui e-Katalog dari LKPP RI

Ia mengakui, belum semua masyarakat terbiasa menggunakan dompet digital. Karena itu, diperlukan skema transisi agar penerapan QRIS tidak menghambat aktivitas ekonomi.

Salah satu opsi yang dikaji yakni pengelola destinasi wisata menyediakan saldo khusus, sehingga pembayaran tunai dari pengunjung dapat langsung dikonversi menjadi transaksi non-tunai.

“OPD dan pihak perbankan harus sama-sama mempersiapkan kebijakan, anggaran, serta SDM yang kompeten. Ini tidak bisa instan, harus dirancang matang,” tegasnya.

Sementara itu, dalam audiensi tersebut PC PMII Sumenep menyoroti masih lemahnya sistem pencatatan transaksi yang dinilai berdampak pada optimalisasi PAD.

Baca Juga :  Kasdim Sumenep Ikuti Lanching KDKMP oleh Presiden Prabowo

Mereka mengusulkan agar pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan QRIS, termasuk melalui peran Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar sebagai BUMD penyedia layanan transaksi digital.

Komisi II berharap, melalui digitalisasi sistem pembayaran, potensi PAD Kabupaten Sumenep dapat tergali lebih maksimal dan transparan, seiring pertumbuhan sektor UMKM dan pariwisata dalam beberapa tahun terakhir. (*)

Penulis : Rusydiyono

Berita Terkait

Tekan Persoalan Sampah, KKN Posko 43 Bangun Rocket Stove di PP Mis Annibros I
BM PAN Periode 2026–2031 Gelar Meet and Greet, Teguhkan Soliditas dan Satu Komando
SSIC Resmi Berdiri di Kota Yogya, Disiapkan Jadi Pusat Dakwah dan Kegiatan Islam
Daftar Anggota DPRD Partai Hanura di Madura
Mengapa Purbaya Dipecat? Ini Kata Ekonom
Elektabilitas PAN Capai 5,6 Persen, BM PAN Dorong Kader Perkuat Kerja Nyata
Bupati Ipuk Perkuat Pendidikan Spiritual Lewat Insentif Guru Rohani
Novita Hardini Dorong Hilirisasi Komoditas Pertanian dan Penguatan UMKM di Tapanuli Utara

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 16:11 WIB

Tekan Persoalan Sampah, KKN Posko 43 Bangun Rocket Stove di PP Mis Annibros I

Rabu, 16 September 2026 - 11:02 WIB

BM PAN Periode 2026–2031 Gelar Meet and Greet, Teguhkan Soliditas dan Satu Komando

Selasa, 15 September 2026 - 11:34 WIB

SSIC Resmi Berdiri di Kota Yogya, Disiapkan Jadi Pusat Dakwah dan Kegiatan Islam

Senin, 14 September 2026 - 20:18 WIB

Daftar Anggota DPRD Partai Hanura di Madura

Senin, 14 September 2026 - 14:59 WIB

Elektabilitas PAN Capai 5,6 Persen, BM PAN Dorong Kader Perkuat Kerja Nyata

Berita Terbaru

(for NOLESA.COM)

Opini

Psychological Safety

Rabu, 16 Sep 2026 - 15:52 WIB

Politik

Daftar Anggota DPRD Partai Hanura di Madura

Senin, 14 Sep 2026 - 20:18 WIB