Dewan Sumenep Dukung Gagasan Digitalisasi Penarikan PAD

Redaksi Nolesa

Selasa, 3 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dewan Sumenep Dukung Gagasan Digitalisasi Penarikan PAD (Foto: Ist)

Dewan Sumenep Dukung Gagasan Digitalisasi Penarikan PAD (Foto: Ist)

SUMENEP, NOLESA.COM – Komisi II DPRD Sumenep menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan digitalisasi penarikan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Dukungan itu disampaikan usai menerima audiensi dari PC PMII Sumenep di kantor DPRD, Selasa, 3 Februari 2026.

Ketua Komisi II DPRD Sumenep Faisal Muhlis menilai, pemanfaatan QRIS merupakan langkah strategis untuk menekan potensi kebocoran PAD, khususnya di sektor pariwisata dan UMKM.

Menurutnya, di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin digital, sistem pembayaran non-tunai sudah menjadi kebutuhan.

“Kami sepakat dengan gagasan ini karena dinilai efektif untuk meminimalisir kebocoran PAD, utamanya di destinasi wisata,” ujarnya.

Namun demikian, Faisal menegaskan penerapan QRIS harus dilakukan secara bertahap dan terencana.

Selain menyiapkan regulasi dan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga perlu diperhatikan agar sistem berjalan optimal dan aman dari risiko serangan digital.

Baca Juga :  TNI AD Tembus Pulau Raas, Sumur Bor Jadi Harapan Baru Warga Karang Nangka

Ia mengakui, belum semua masyarakat terbiasa menggunakan dompet digital. Karena itu, diperlukan skema transisi agar penerapan QRIS tidak menghambat aktivitas ekonomi.

Salah satu opsi yang dikaji yakni pengelola destinasi wisata menyediakan saldo khusus, sehingga pembayaran tunai dari pengunjung dapat langsung dikonversi menjadi transaksi non-tunai.

“OPD dan pihak perbankan harus sama-sama mempersiapkan kebijakan, anggaran, serta SDM yang kompeten. Ini tidak bisa instan, harus dirancang matang,” tegasnya.

Sementara itu, dalam audiensi tersebut PC PMII Sumenep menyoroti masih lemahnya sistem pencatatan transaksi yang dinilai berdampak pada optimalisasi PAD.

Baca Juga :  Ketua Komisi I DPRD Sumenep Dengar Pendapat Rakyat dan Beri Tali Asih

Mereka mengusulkan agar pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan QRIS, termasuk melalui peran Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar sebagai BUMD penyedia layanan transaksi digital.

Komisi II berharap, melalui digitalisasi sistem pembayaran, potensi PAD Kabupaten Sumenep dapat tergali lebih maksimal dan transparan, seiring pertumbuhan sektor UMKM dan pariwisata dalam beberapa tahun terakhir. (*)

Penulis : Rusydiyono

Berita Terkait

IKA UNIJA Madura Kaji Wacana Kabupaten Kepulauan Sumenep Lewat Forum Akademik
Kapolresta Ariek Perkuat Sinergi dengan Insan Pers, Kunjungi Kantor PWRI Sumenep
Pemkab Bangkalan Percepat Sekolah Rakyat, Ditargetkan Siap Tahun Ajaran 2027
JMSI Sumenep Dorong Kemitraan dengan Polresta Lebih Terbuka dan Profesional
UKM PSHT UTM Raih Piala Rektor dan Juara Umum 3 di Ajang Trunojoyo Cup IV
Pemkab Bangkalan Genjot Imunisasi dan Tekan Stunting Lewat Lomba Video Inovasi
Tak Perlu ke Luar Kota, Arinna Hidayah Salon & SPA Resmi Hadir di Sumenep
KKN Kolaborasi UIN Saizu Gandeng Karang Taruna Siapkan Lomba Agustusan di Desa Bejiruyung

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 17:24 WIB

IKA UNIJA Madura Kaji Wacana Kabupaten Kepulauan Sumenep Lewat Forum Akademik

Kamis, 30 Juli 2026 - 17:13 WIB

Kapolresta Ariek Perkuat Sinergi dengan Insan Pers, Kunjungi Kantor PWRI Sumenep

Rabu, 29 Juli 2026 - 19:46 WIB

Pemkab Bangkalan Percepat Sekolah Rakyat, Ditargetkan Siap Tahun Ajaran 2027

Rabu, 29 Juli 2026 - 15:37 WIB

JMSI Sumenep Dorong Kemitraan dengan Polresta Lebih Terbuka dan Profesional

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:27 WIB

UKM PSHT UTM Raih Piala Rektor dan Juara Umum 3 di Ajang Trunojoyo Cup IV

Berita Terbaru