Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Prakarsai Raperda Pembatasan Penggunaan Gawai Bagi Anak di Bawah 15 Tahun

Redaksi Nolesa

Jumat, 31 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, H. Hosnan Abrory (Foto: humas DPRD Sumenep)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, H. Hosnan Abrory (Foto: humas DPRD Sumenep)

Sumenep, NOLESA.com – Kemajuan teknologi harus dibarengi dengan edukasi yang tepat. Terutama bagi anak-anak di bawah umur. Oleh sebab itu, perlu adanya aturan yang jelas untuk mencegah segala kemungkinan terburuk yang akan menimpa anak-anak.

Atas semangat itulah, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, mewacanakan adanya pembatasan penggunaan gawai (gadget) bagi anak usia di bawah 15 tahun, terutama di lingkungan lembaga pendidikan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, H. Hosnan Abrory mengungkapkan wacana pembatasan penggunaan gawai tersebut muncul sebagai respons akan dampak negatif penggunaan gawai secara berlebihan di kalangan anak-anak.

Hosnan yang merupakan politisi muda inspiratif itu menegaskan bahwa regulasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, mengurangi risiko kecanduan teknologi di usia dini.

Selain itu, juga untuk meningkatkan intraksi sosial yang belakangan ini mulai menurun, sebab anak-anak lebih cenderung berinteraksi di dunia maya lewat media sosial (medsos).

“Wacana ini masih menjadi diskusi teman-teman di internal di fraksi kami,” ujar Hosnan, Jumat 31 Januari 2025.

Baca Juga :  2023, Mas Tamam Target Pamekasan Masuk 3 Besar Kabupaten Terinovatif di Indonesia

Politisi asal kepulauan itu mengatakan, jika diskusinya sudah cukup matang, Fraksi PDI Perjuangan akan mengajak fraksi-fraksi lain di DPRD Sumenep untuk bersama-sama merancang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai prakarsa legislatif.

Selebihnya, lanjut politisi lulusan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton itu, bahwa wacana tersebut tidak dimaksudkan untuk melarang penggunaan gawai sepenuhnya, tapi tetap akan memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan namun dengan pengawasan yang lebih ketat.

Baca Juga :  Ini yang Diminta Bupati Achmad Fauzi Ketika Memantau Pelaksanaan CAT PPPK 2022

“Karena kami sadar, sekadar membatasi tidak cukup. Anak-anak perlu dibekali pemahaman tentang penggunaan teknologi yang bijak,” kata mantan aktivis PMII itu.

Masih kata Hosnan, ke depan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep akan terus mendiskusikan wacana tersebut dengan berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi pendidikan, dan psikolog anak, untuk menghasilakan regulasi yang betul-betul komprehensif.

“Demi kemaslahatan rakyat, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep akan terus memperjuangkan wacana ini terwujud,” tandasnya.

Penulis : Rusydiyono

Editor : Ahmad Farisi

Berita Terkait

Kader Jumantik Perkuat Gerakan Cegah DBD, Ajak Warga Aktif Jaga Kebersihan Lingkungan
Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan hingga Jaminan Sosial Sesuai UUD 1945
Buntut Tambang Ilegal, GMPP Madura Desak Kapolres Bangkalan Dicopot
PDI Perjuangan Sumenep Salurkan Bantuan untuk Pembangunan Madrasah Diniyah di Gapura
PKB Minta Pemerintah Ubah Paradigma Pembangunan Wilayah Kepulauan
Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Gula dalam Dua Tahun
Respons Laporan Call Center 112, Baznas Sumenep Segera Perbaiki Rumah Lansia di Longos
Bupati Fauzi Minta Koperasi Tinggalkan Pola Lama demi Hadapi Perubahan Ekonomi

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 02:16 WIB

Kader Jumantik Perkuat Gerakan Cegah DBD, Ajak Warga Aktif Jaga Kebersihan Lingkungan

Selasa, 21 Juli 2026 - 02:07 WIB

Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan hingga Jaminan Sosial Sesuai UUD 1945

Senin, 20 Juli 2026 - 20:35 WIB

Buntut Tambang Ilegal, GMPP Madura Desak Kapolres Bangkalan Dicopot

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:55 WIB

PDI Perjuangan Sumenep Salurkan Bantuan untuk Pembangunan Madrasah Diniyah di Gapura

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:33 WIB

PKB Minta Pemerintah Ubah Paradigma Pembangunan Wilayah Kepulauan

Berita Terbaru