TRENGGALEK, NOLESA.COM – Puluhan guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan di Trenggalek menyambangi DPRD setempat, Jumat kemarin, 26 September 2025.
Mereka datang bukan untuk demo, tapi menyampaikan unek-unek kepada DPRD setempat soal status mereka yang hingga kini belum diakui secara resmi.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, para guru menyampaikan harapan agar bisa masuk ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski sudah lama mengajar di SD negeri, mereka masih berstatus relawan dan belum punya SK resmi dari pemerintah.
“Teman-teman dari PPG ini ada 98 orang. Mereka ingin masuk Dapodik, tapi syaratnya harus punya SK dari pemerintah,” jelas Doding.
Masalahnya, kalau diberi SK, mereka jadi honorer. Padahal, sesuai UU ASN terbaru, instansi pemerintah tak boleh lagi mengangkat pegawai non-ASN.
“Jadi statusnya serba nanggung. Di satu sisi dibutuhkan sekolah, tapi secara hukum tidak bisa diangkat jadi honorer,” tambahnya.
Salah satu guru relawan, Sajugo Agung Prabowo, mengungkapkan bahwa perjuangan mereka bukan hanya soal status.
“Kami sudah lulus PPG, punya sertifikat pendidik, dan mengajar bertahun-tahun. Tapi tanpa masuk Dapodik, kami tak bisa cairkan tunjangan sertifikasi,” ujarnya.
Rata-rata, para guru relawan ini sudah mengabdi lebih dari dua tahun, bahkan ada yang sejak 2019, dengan penghasilan hanya Rp200 ribu per bulan.
DPRD berjanji akan mengawal aspirasi ini ke pusat. “Jangan sampai pengabdian mereka sia-sia. Ini soal keadilan. Kami akan minta data lengkap untuk dibahas lebih lanjut,” tutup Doding. (*)
Penulis : Arif
