Berhentikan Aswanto dan Angkat Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi, Jimly Assidiqie: DPR Melanggar Hukum!

Redaksi Nolesa

Jumat, 30 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, NOLESA.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencopot Aswanto dari jabatannya sebagai hakim konstitusi usulan DPR di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagai gantinya, DPR kemudian mengangkat Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi usulan DPR menggantikan Aswanto.

Pemberhentian Aswanto dan Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim MK itu berlangsung dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (29/9/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sekarang perkenankan kami menanyakan pada sidang Dewan terhormat, apakah persetujuan untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR tersebut, apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga :  Dipimpin Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Yahya Presiden PKS Mengaku Siap Bersinergi dengan NU

“Setuju,” jawab para peserta rapat paripurna yang diikuti ketukan palu dari Dasco.

Menurut Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul pemberhentian Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi itu merupakan keputusan politik DPR.

”Ini adalah keputusan politik,” kata Pacul kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Selain itu, mengapa DPR memilih Guntur untuk menggantikan Aswanto karena menurut Pacul, Guntur Hamzah sudah memiliki banyak pengalaman di MK.

Baca Juga :  Optimis Juara yang Diraih Kafilah Sumenep Bertambah dari MTQ Sebelumnya

”Ya, kan beliau sudah sangat paham di kesekjenan MK, tahu segala prosedur,” ujarnya.

Melanggar ketentuan

Pemberhentian Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi mengundang banyak perdebatan.

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua MK pertama, Prof. Jimly Assidiqie juga ikut menyoroti tindakan politik DPR itu.

Menurutnya, tindakan DPR yang memberhentikan Aswanto dan mengangkat Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi melanggar ketentuan yang ada.

Sebab, menurut mantan Ketua MK pertama itu, dengan merujuk pada UU No. 7 Tahun 2020 tentang MK, semestinya masa jabatan Aswanto baru selesai pada tahun 2029.

“Dengan tindakan dari DPR kemarin, hasil kerja dari Komisi III yang disahkan di paripurna itu sama dengan perwakilan rakyat Indonesia memecat hakim konstitusi bernama Profesor Aswanto tanpa dasar dan melanggar prosedur hukum,” kata Jimly pada Jumat (30/9/2022).

Baca Juga :  Hendri Kurniawan Dilantik Sebagai Direktur PD Sumekar

Lebih lanjut, menurutnya DPR telah melangkahi prosedur dan aturan yang ada.

Karena itu, ia menyarankan agar Presiden Jokowi tidak menerbitkan keppres pemberhentian Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.

”Dasarnya tidak ada, prosedur dilangkahi dengan semena-mena dan sewenang-wenang. Maka jauh lebih baik bagi presiden tidak menerbitkan Keppres sama sekali,” ujarnya.


Penulis: Farisi Aris

Editor: Ali Tsabit

Berita Terkait

Agar Tidak Ngambang, Naskah Akademik Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Direvisi
Terkait Perda Keris, Bapemperda Minta Disbudporapar Sumenep Segera Lengkapi Naskah Akademiknya
Komisi III DPRD Sumenep Serius Kawal Perbaikan Jalan Rusak
Tidak Ada Penyelewengan Bantuan Pangan, Berikut Penjelasan Pj Kades Masakambing
Sumenep Rumah Kita, Kiai Hamid Jadikan Idulfitri 1445 Hijriah sebagai Momentum Perkuat Persaudaraan
Ketua Dewan Sumenep Apresiasi Program Mudik dan Balik Gratis Bupati Haji Fauzi, Berikut Catatannya!
Silaturahim Bersama Ulama, Bupati Haji Fauzi Meminta Nasihat untuk Kemajuan Sumenep
PMII Bangkalan “Menabalkan” Jayus Salam

Berita Terkait

Jumat, 19 April 2024 - 09:30 WIB

Agar Tidak Ngambang, Naskah Akademik Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Direvisi

Kamis, 18 April 2024 - 19:19 WIB

Terkait Perda Keris, Bapemperda Minta Disbudporapar Sumenep Segera Lengkapi Naskah Akademiknya

Rabu, 17 April 2024 - 16:44 WIB

Komisi III DPRD Sumenep Serius Kawal Perbaikan Jalan Rusak

Selasa, 16 April 2024 - 13:30 WIB

Sumenep Rumah Kita, Kiai Hamid Jadikan Idulfitri 1445 Hijriah sebagai Momentum Perkuat Persaudaraan

Jumat, 12 April 2024 - 11:38 WIB

Ketua Dewan Sumenep Apresiasi Program Mudik dan Balik Gratis Bupati Haji Fauzi, Berikut Catatannya!

Kamis, 4 April 2024 - 21:00 WIB

Silaturahim Bersama Ulama, Bupati Haji Fauzi Meminta Nasihat untuk Kemajuan Sumenep

Kamis, 4 April 2024 - 19:00 WIB

PMII Bangkalan “Menabalkan” Jayus Salam

Rabu, 3 April 2024 - 19:30 WIB

Di Sela-sela Bukber, Bupati Haji Fauzi Berterimakasih kepada Wartawan Telah Membantu Pembangunan Sumenep

Berita Terbaru

Suara Perempuan

Menjadi Mahasiswa Cerdas dan Tangguh

Sabtu, 20 Apr 2024 - 15:09 WIB