Sumenep, NOLESA.com — Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT).
Tujuan dari BLT BBM tersebut tidak lain untuk membantu masyarakat terdampak kenaikan harga BBM.
Maka dari itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Madura Jawa Timur meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat agar serius dalam menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sikap tegas Fraksi PDIP DPRD Sumenep itu disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep bersama tim anggaran (Timgar) tentang KUA PPAS Perubahan APBD 2022, Selasa 13 September 2022.
Dalam kesempatan itu Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, berjanji pihaknya akan terus mengawal penyaluran BLT BBM.
Politisi kawakan tersebut menilai skema subsidi untuk mengantisipasi inflasi tersebut harus diterjemahkan seiring dengan komitmen Bupati Sumenep dalam melayani masyarakat.
“Kita akan kawal penyaluran BLT BBM yang diambil dari sisa DAU (Dana Alokasi Umum, red) ini, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu,” kata politisi asal Pulau Masalembu itu dengan suara khasnya.
Seperti diketahui, untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM, Menteri Keuangan RI menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penangangan Dampak Inflasi Tahun 2022.
“Konsekuensi PMK tersebut, ada sekitar dana 6 miliar, 2 persen dari 300 miliar DAU kita untuk mengantisipasi inflasi. Makanya, di rapat tadi kita kawal, jangan sampai anggaran 6 miliar itu tidak jelas pengalokasiannya,” jelasnya.
Wakabid Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Sumenep itu juga mengingatkan seluruh OPD untuk seia-sekata dengan visi-misi Bupati Sumenep. Ia menegaskan, janji-janji politik Bupati Sumenep harus dipahami oleh seluruh OPD dan jajarannya.
“Dalam situasi di mana rakyat yang marginal jauh dari maenstream informasi memerlukan keberpihakan nyata melalui political will fraksi sebagai kepanjangan Partai di Parlemen. Sudah menjadi garis perjuangan Partai untuk selalu hadir di tengah masyarakat,” tuturnya.
Karena itu, ia memastikan, jika ada OPD yang tidak selaras dengan keinginan Bupati Sumenep dalam melayani masyarakat, fraksinya akan memberikan koreksi dan pendapat yang konstruktif.
“Jika ada OPD yang main-main dengan kepentingan rakyat, kita akan buka seterang-terangnya. Biar masyarakat tahu, siapa di antara kita yang berdusta. Biar Pak Bupati juga paham, mana bawahannya yang bisa bekerja, dan mana yang bisa ngasih laporan yang hanya menyenangkan saja,” tutup politisi yang dijuluki singa parlemen tersebut.(*)
Penulis : Rusydiyono
Editor : Ahmad Farisi
