Tolak Reklamasi di Mutandoi Selatan, Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Demo Kejagung

Redaksi Nolesa

Jumat, 7 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, NOLESA.com – Reklamasi di Desa Mutandoi Selatan, Sulawesi Utara oleh oknum PNS Kejaksaan Negeri Kotamobagu memicu aksi demontrasi.

Aksi demontrasi itu dilakukan oleh sejumlah pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan.

Demontrasi oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan dilakukan di depan Gedung Merah Putih KPK dan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat 7 Juli 2023.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aksi solidaritas itu meminta keadilan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera mengadili oknum Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Sulawesi Utara yang diduga keras mencemari nama baik institusi kejaksaan di Indonesia.

Baca Juga :  Dorong Penegakan Cukai yang Transparan dan Efektif, Satpol PP Sumenep Bangun Kolaborasi Lintas Lembaga

Oknum Kejari tersebut telah melakukan kegiatan penimbunan pantai (reklamasi) di Desa Mutandoi Selatan, Sulawesi Utara untuk dijadikan tempat pariwisata usaha pribadi yang diduga tidak dilengkapi dokumen jelas.

Koordinator lapangan aksi demonstrasi, Pendi meminta kepada seluruh jajaran dalam institusi Kejari Kotamobagu untuk membenahi pegawai yang tidak sejalan dan diduga menyalahgunakan kekuasaan.

Baca Juga :  Galakkan Gerakan Hijau, Kader Banteng Sumenep Tanam Ratusan Pohon Durian di Masalembu

“Aksi kami lanjutkan di Gedung Merah Putih KPK. Kami mendesak KPK segera mengusut semua harta kekayaan oknum pegawai yang dinilai tidak wajar,” kata Pendi dalam orasinya.

Mewakili masyarakat setempat, Pendi mengungkapkan rasa kekecewaan atas tindakan reklamasi pantai itu. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan tindakan brutal, apalagi dilakukan oleh oknum kejaksaan.

“Tempat kami yang sangat kami jaga sejak bertahun tahun karena ekosistem terumbu karangnya. Tempat di mana kami bisa memanah ikan dengan cara-cara tradisional dihancurkan dengan penimbunan benteng reklamasi,” ungkap Pendi.

Baca Juga :  Jalan-Jalan Sehat Kemerdekaan Pemdes Totosan Disambut Antusiasme Warga

Pasalnya, menurut dia, kegiatan untuk kepentingan wisata ssmacam ini notabene untuk kepentingan pribadi seorang pejabat Kejari. Sebelumnya pun tidak ada sosialisasi kepada masyarakat. Mirisnya warga Desa Mutandoi saat ini dilarang untuk mendekati lokasi tersebut untuk mencari ikan.

“Pekerjaan pembuatan Tempat pariwisata dan reklamasi Pantai diduga diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar, pertanyaanya Berapakah gaji seorang oknum Kejari,” kecam Pendi selaku Koordinator aksi demonstrasi.


Penulis : Ahmad Farisi

Berita Terkait

Hari Kebebasan Pers Sedunia, Ketua Dewan Pers Ajak Utamakan Berita Berkualitas
Pemilu Mendatang, PDIP Sumenep Target 15 Kursi di DPRD
Arinna Premium Hijab Buktikan Kualitas Brand Lokal di Ajang Sedasa Summit
May Day 2026, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmennya untuk Buruh
HAKIN 2026, KI Sumenep Dorong Akses Informasi Publik yang Transparan
Kemenpora Buka Program TPON, Berikut Syaratnya
Putri Ramadani Terpilih sebagai Ketua IPPNU Sumenep, Berikut Targetnya
Legislator PKB Soroti Kasus TBC di Banyuwangi, Inilah 4 Catatannya

Berita Terkait

Minggu, 3 Mei 2026 - 19:53 WIB

Hari Kebebasan Pers Sedunia, Ketua Dewan Pers Ajak Utamakan Berita Berkualitas

Minggu, 3 Mei 2026 - 10:29 WIB

Pemilu Mendatang, PDIP Sumenep Target 15 Kursi di DPRD

Sabtu, 2 Mei 2026 - 11:12 WIB

Arinna Premium Hijab Buktikan Kualitas Brand Lokal di Ajang Sedasa Summit

Jumat, 1 Mei 2026 - 16:39 WIB

May Day 2026, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmennya untuk Buruh

Kamis, 30 April 2026 - 14:47 WIB

HAKIN 2026, KI Sumenep Dorong Akses Informasi Publik yang Transparan

Berita Terbaru

Pemilu Mendatang, PDIP Sumenep Target 15 Kursi di DPRD (Foto: Istimewa)

Politik

Pemilu Mendatang, PDIP Sumenep Target 15 Kursi di DPRD

Minggu, 3 Mei 2026 - 10:29 WIB