JAKARTA, NOLESA.COM – Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) kembali melanjutkan proses penjaringan calon Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia melalui pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Tahap II. Kegiatan ini berlangsung selama enam hari, mulai 9 hingga 14 Januari 2026.
Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi, Eksekutif, dan Legislatif, Abdul Halim Iskandar, menjelaskan bahwa UKK Tahap II dirancang untuk menggali secara lebih mendalam kapasitas kepemimpinan kader yang diproyeksikan memimpin PKB di tingkat wilayah.
“UKK ini kami rancang dalam dua tahapan besar, yaitu uji kelayakan dan uji kompetensi. Pada tahap awal, kami mengukur potensi dan kompetensi kepemimpinan kader secara objektif dan ilmiah,” ujar Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Halim, Selasa, 13 Januari 2026.
Menurut Gus Halim, penilaian pada tahap awal mencakup berbagai aspek, seperti karakter kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, cara menghadapi persoalan, hingga kapasitas manajerial dan komunikasi. Seluruh proses penilaian dilakukan menggunakan instrumen yang bersifat saintifik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
Hasil penilaian tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan UKK Tahap II yang bersifat lebih mendalam dan personal. Gus Halim menegaskan, tahapan lanjutan ini membutuhkan waktu lebih panjang agar keputusan yang dihasilkan benar-benar akurat.
“Dari hasil itu, kami lakukan pendalaman tahap kedua yang lebih spesifik dan personal. Karena itu UKK Tahap II membutuhkan waktu relatif panjang, enam hari penuh, agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar representatif terkait kelayakan kader untuk ditugaskan sebagai Ketua DPW,” jelasnya.
Ia menambahkan, fokus penilaian pada tahap kedua berbeda dengan tahap sebelumnya. Jika pada UKK Tahap I lebih menitikberatkan pada aspek psikologi kepribadian, psikologi sosial, kemampuan analisis, serta komunikasi, maka UKK Tahap II lebih menyoroti gaya kepemimpinan masing-masing kader.
“Misalnya, apakah gaya kepemimpinannya cenderung teokratik, demokratis, atau model lainnya. Kami memahami tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar. Yang terpenting adalah kesesuaian dengan kondisi sosial, budaya, dan tantangan daerah masing-masing,” tegas Gus Halim.
Ia mencontohkan, karakter dan dinamika sosial di Papua tentu memerlukan pendekatan kepemimpinan yang berbeda dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, kesesuaian antara gaya kepemimpinan calon ketua DPW dengan konteks lokal menjadi pertimbangan penting dalam UKK Tahap II.
“Di sinilah fungsi penting UKK tahap dua, agar kami bisa menyimpulkan secara objektif bahwa kader A atau B memang layak dan tepat untuk menjadi Ketua DPW PKB di daerah tertentu,” katanya.
Meski demikian, Gus Halim menegaskan bahwa hasil UKK Tahap II belum bersifat final. Tahapan selanjutnya adalah rapat Tim Koordinator DPP PKB yang akan mempertimbangkan berbagai masukan, baik dari internal partai, jajaran DPW, maupun aspirasi masyarakat.
“Kami menerima banyak sekali masukan dari masyarakat yang kami hargai dan apresiasi. Masukan itu bukan hanya soal figur personal, tetapi juga terkait kebutuhan daerah dan tantangan yang dihadapi, sehingga PKB dapat menugaskan pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh daerah,” pungkasnya. (*)
Penulis : Arif
