Sumenep, NOLESA.com – Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS 2024 di DPRD Sumenep kian mengemuka. Mohammad Hanafi dari Fraksi Demokrat mendukung wacana tersebut.
Politisi senior Partai Demokrat Sumenep mengaku sepakat dengan sikap tegas Fraksi PKB untuk membongkar skandal BSPS. Pernyataan dukungan pembentukan pansus BSPS disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses dua di Ruang Paripurna DPRD Sumenep, Rabu 23 April 2025.
Hanafi yang selama ini dikenal kritis itu melakukan interupsi saat sidang paripurna berlangsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Beberapa terakhir ini saya banyak membaca berita di media massa tentang wacana pembentukan posko pengaduan BSPS bahkan wacana pembentukan pansus oleh komisi III. Tentu kami sangat mengapresiasi dengan wacana tersebut,” ujar Hanafi dalam interupsinya.
Rupanya dukungan si singa parlemen itu tidak serta merta. Tetapi semacam isyarat dukungan bersyarat. Yakni harus benar-benar serius dilaksanakan untuk membuka terang benderang persoalan BSPS di ujung timur Pulau Madura ini.
“Saya sebagai anggota Fraksi Demokrat bersepakat dengan hal itu. Tapi kalau itu hanya menjadi wacana dan tidak berujung sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka saya harap keriuhan yang terjadi di ruang-ruang publik itu agar secepatnya dihentikan,” tegas Hanafi.
Hanafi juga meminta pimpinan dewan agar menjelaskan tentang mekanisme pengambilan keputusan di masing-masing alat kelengkapan termasuk di komisi. Seperti yang saat ini sedang digaungkan Komisi III DPRD Sumenep untuk membentuk posko pengaduan BSPS hingga pansus.
“Semua itu untuk meluruskan pemahaman bersama dan tidak terjadi simpang siur pemahaman masyarakat. Karena masalah program BSPS juga muncul saat reses,” pungkas politisi asal Pulau Kangean itu.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri mengatakan posko pengaduan itu dibuka selama 10 hari, mulai 21 April 2025. Posko pengaduan buka pukul 10.00- 14.00 WIB.
Posko pengaduan ini untuk menyerap informasi dari masyarakat, baik penerima BSPS, kepala desa hingga tokoh masyarakat. Komisi III berharap ada informasi yang disampaikan berupa bukti- bukti dugaan penyimpangan program BSPS 2024.
Penulis : Rusydiyono
Editor : Ahmad Farisi
