Politik Gentong Babi dalam Pilkada: Sejarah, Pengertian, Bentuk, dan Dampak Negatifnya

Redaksi Nolesa

Kamis, 27 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Politik, NOLESA.COM – Politik gentong babi, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai “pork barrel politics,” adalah fenomena yang sering kali menjadi sorotan dalam setiap pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

Istilah politik gentong babi merujuk pada praktik politik di mana pejabat publik atau calon pejabat menggunakan anggaran negara untuk proyek-proyek lokal yang menguntungkan konstituen tertentu dengan tujuan mendapatkan dukungan politik.

Praktik politik gentong babi ini sering kali dikritik karena dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejarah Politik Gentong Babi

Secara historis, istilah “pork barrel politics” muncul di Amerika Serikat pada abad ke-19.

Awalnya, istilah ini digunakan dalam konteks perbudakan di mana para budak diberi satu tong daging babi sebagai upah kerja.

Konsep ini kemudian diadopsi dalam dunia politik untuk menggambarkan bagaimana legislator mendistribusikan keuntungan kepada konstituen mereka melalui proyek-proyek lokal yang dibiayai oleh anggaran publik.

Proyek-proyek ini sering kali tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan secara keseluruhan, tetapi sangat menguntungkan secara politik karena mampu menarik simpati dan dukungan dari pemilih lokal.

Baca Juga :  Putra Kepulauan Daftar Cabup Sumenep di PKB

Praktik ini kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana politik gentong babi menjadi salah satu strategi yang digunakan dalam berbagai pemilihan, terutama dalam konteks pilkada.

Pengertian Politik Gentong Babi

Pengertian dari politik gentong babi dalam konteks pilkada di Indonesia mengacu pada penggunaan anggaran daerah atau alokasi khusus untuk proyek-proyek yang bersifat populis dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat lokal di daerah.

Proyek-proyek ini bisa berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas umum, atau program bantuan sosial yang didesain untuk menarik perhatian pemilih.

Meskipun proyek-proyek ini terlihat menguntungkan masyarakat, namun sering kali tujuan utamanya adalah untuk memperoleh dukungan politik daripada untuk kepentingan publik yang lebih luas dan mendesak.

Proyek-proyek politik itu biasanya diimplementasikan menjelang pemilihan untuk meningkatkan popularitas kandidat tertentu dan memastikan kemenangan mereka dalam pilkada.

Bentuk Politik Gentong Babi dalam Bentuk Pembangunan Infrastruktur

Dalam konteks pilkada, politik gentong babi dapat mengambil berbagai bentuk.

Salah satu bentuk yang paling umum adalah pembangunan infrastruktur yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat.

Misalnya, seorang calon kepala daerah mungkin berjanji untuk membangun atau memperbaiki jalan, membangun jembatan, atau menyediakan fasilitas umum seperti sekolah dan pusat kesehatan di wilayah yang menjadi basis dukungannya.

Baca Juga :  AMIN, Paslon Pertama yang Menyapa Masyarakat Sumenep

Proyek-proyek ini sering kali dibiayai oleh anggaran daerah atau melalui alokasi khusus dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk pembangunan daerah. Meskipun proyek-proyek ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, namun motivasi utamanya sering kali adalah untuk meraih dukungan politik sehingga proses pembangunan menjadi tidak merata.

Bentuk Politik Gentong Babi dalam Bentuk Bansos

Bentuk lain dari politik gentong babi adalah program bantuan sosial yang ditujukan untuk kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Misalnya, calon kepala daerah mungkin menjanjikan bantuan tunai, bantuan pangan, atau program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok-kelompok rentan seperti petani, nelayan, atau masyarakat miskin.

Program-program ini biasanya dilaksanakan menjelang pemilihan dan dirancang sedemikian rupa untuk menarik simpati dan dukungan dari kelompok sasaran.

Meskipun bantuan ini dapat memberikan dampak positif bagi penerimanya, namun sering kali tujuannya adalah untuk mempengaruhi preferensi politik pemilih dan meningkatkan peluang kandidat untuk memenangkan pilkada.

Bentuk Gentong Babi dalam Bentuk Kontrak Politik

Baca Juga :  Ketum Rizayati; Pemuda adalah Solusi Permasalahan Lingkungan

Politik gentong babi juga dapat berbentuk pemberian kontrak atau konsesi kepada perusahaan atau individu yang memiliki pengaruh politik di daerah tertentu.

Misalnya, calon kepala daerah mungkin menjanjikan kontrak proyek pembangunan kepada pengusaha lokal atau memberikan konsesi sumber daya alam kepada kelompok tertentu dengan harapan mendapatkan dukungan.

Praktik ini tidak hanya mengarah pada penyalahgunaan anggaran publik, tetapi juga dapat menimbulkan konflik kepentingan dan korupsi yang merugikan masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Dampak Negatif Politik Gentong Babi

Salah satu dampak negatif dari politik gentong babi adalah terjadinya pemborosan anggaran dan alokasi sumber daya yang tidak efisien.

Proyek-proyek yang didanai oleh politik gentong babi biasanya tidak melalui proses perencanaan yang matang dan tidak mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang masyarakat.

Akibatnya, banyak proyek yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga anggaran yang digunakan menjadi sia-sia dan tak berguna.

Selain itu, politik gentong babi juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, di mana daerah-daerah atau kelompok-kelompok tertentu mendapatkan lebih banyak manfaat dibandingkan yang lain, semata karena pertimbangan politik. Bukan karena kebutuhan yang mendesak dan penyanyi.

Penulis : Lailur Rahman

Editor : Ahmad Farisi

Berita Terkait

Apa yang Dimaksud Hak Uji Materiil (HUM) di Mahkamah Agung?
PDIP, PKB, dan NasDem Masih Intens Komunikasi Siapkan Figur Bacagub Jatim
Perbedaan Uji Materiil dan Formil di MK
Bukan Bahas Koalisi, Sekretaris DPC PKB Sumenep Jelaskan Foto Bersama Pimpinan Parpol dengan Bupati H. Fauzi
Deklarasi Bacabup Sumenep Jadi Kado Spesial Harlah PKB ke-26, Ini Dia Sosoknya
Berikut 11 Bacakada di Jatim yang Telah Kantongi Surat Tugas DPP PDI Perjuangan
PKB Deklarasikan Bacabup Sumenep Awal Juli, Direktur Jong Sumekar: Itu Pepesan Kosong
Setelah PAN, H Achmad Fauzi Wongsojudo Dapat Dukungan dari PBB untuk Maju di Pilkada Sumenep

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 17:17 WIB

Apa yang Dimaksud Hak Uji Materiil (HUM) di Mahkamah Agung?

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:05 WIB

PDIP, PKB, dan NasDem Masih Intens Komunikasi Siapkan Figur Bacagub Jatim

Senin, 15 Juli 2024 - 20:24 WIB

Perbedaan Uji Materiil dan Formil di MK

Senin, 15 Juli 2024 - 14:35 WIB

Bukan Bahas Koalisi, Sekretaris DPC PKB Sumenep Jelaskan Foto Bersama Pimpinan Parpol dengan Bupati H. Fauzi

Kamis, 11 Juli 2024 - 14:55 WIB

Deklarasi Bacabup Sumenep Jadi Kado Spesial Harlah PKB ke-26, Ini Dia Sosoknya

Selasa, 9 Juli 2024 - 01:18 WIB

Berikut 11 Bacakada di Jatim yang Telah Kantongi Surat Tugas DPP PDI Perjuangan

Minggu, 7 Juli 2024 - 14:00 WIB

PKB Deklarasikan Bacabup Sumenep Awal Juli, Direktur Jong Sumekar: Itu Pepesan Kosong

Sabtu, 6 Juli 2024 - 14:00 WIB

Setelah PAN, H Achmad Fauzi Wongsojudo Dapat Dukungan dari PBB untuk Maju di Pilkada Sumenep

Berita Terbaru