Pemkab Sumenep Raih UHC Award 2026 Kategori Madya dari Menko PMK

SUMENEP, NOLESA.COM – Pemerintah Kabupaten Sumenep meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) Gus Muhaimin Iskandar.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim dalam acara Deklarasi dan Pencanangan UHC Award di Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa kemarin, 27 Januari 2026.

“Alhamdulillah, penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat,” ucap Wakil Bupati Sumenep penuh syukur.

Wabup Kiai Imam yang juga Ketua DPC PKB Sumenep ini mengungkapkan pihaknya akan terus memastikan seluruh masyarakat Sumenep terlindungi jaminan kesehatan melalui pemenuhan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Sebagaimana pesan Bapak Menko PMK Gus Muhaimin bahwa rakyat harus hidup sehat dan berdaya,” kata Wabup Kiai Imam mengutip pernyataan Gus Muhaimin pada saat penganugerahan.

Pada kesempatan itu, Menko PMK Gus Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjadi instrumen utama negara dalam melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan akibat biaya kesehatan.

Menurutnya, selama lebih dari satu dekade berjalan, JKN terbukti membebaskan rakyat dari beban finansial sekaligus membuka ruang bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.

“Negara hadir melalui JKN sebagai enabling state yang memastikan rakyat dapat hidup sehat dan berdaya. Kesehatan tidak bisa dikompromikan, karena masyarakat tanpa jaminan kesehatan sangat rentan jatuh miskin,” ujar Gus Muhaimin.

Gus Muhaimin menekankan bahwa kualitas kesehatan memiliki korelasi langsung dengan taraf ekonomi masyarakat. Karena itu, JKN bukan sekadar program jaminan sosial, melainkan pelaksanaan mandat konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ia menegaskan bahwa pencapaian UHC merupakan investasi strategis bagi daerah. Pemerintah daerah yang menjalankan program bantuan iuran PBI JKN dinilai telah membangun bantalan ekonomi yang efektif untuk mencegah masyarakat kehilangan aset dan produktivitas akibat biaya pengobatan yang tinggi.

“Negara-negara maju membuktikan bahwa sistem kesehatan yang tangguh dan merata menjadi fondasi stabilitas dan kemajuan bangsa. Indonesia sedang berada di jalur yang tepat,” tegas Gus Muhaimin. (*)

Penulis : Rusydiyono