PALEMBANG, NOLESA.COM – Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo menjadi salah satu pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi yang digelar di Palembang, Sumatra Selatan, Rabu kemarin, 18 November 2026.
Dalam forum nasional yang dihadiri perwakilan Komisi Informasi dari berbagai daerah tersebut, Bupati Fauzi menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, melainkan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai kebijakan, program, hingga penggunaan anggaran yang dikelola pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, pemerintah daerah harus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Transparansi juga menjadi salah satu upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Bupati Fauzi juga menyoroti peran Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga strategis dalam mendorong keterbukaan badan publik. Dia mendorong daerah yang belum memiliki Komisi Informasi agar segera membentuk lembaga tersebut.
Keberadaan KI dinilai penting untuk memastikan hak masyarakat atas informasi publik terpenuhi sekaligus mendorong pemerintah daerah memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kabupaten yang kurang terbuka harus ada KI-nya,” tegasnya dalam forum nasional tersebut.
Dia menilai, keterbukaan informasi harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya tanggung jawab satu lembaga. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga harus memiliki kesadaran yang sama dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hafidhah mengatakan, kehadiran Bupati Sumenep sebagai pembicara dalam Rakornas 2026 bukan tanpa alasan. Pihaknya secara khusus mengundang Bupati Fauzi karena menilai dirinya memiliki komitmen tinggi terhadap keterbukaan informasi publik.
“Dukungan kepala daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di daerah,” ujarnya.
Hafidhah menegaskan, Komisi Informasi tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah. Komitmen pimpinan daerah sangat dibutuhkan agar prinsip transparansi dapat diterapkan hingga ke tingkat organisasi perangkat daerah.
Untuk diketahui, Rakornas Komisi Informasi di Palembang berlangsung pada 17–19 November 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 lembaga Komisi Informasi dari total 38 Komisi Informasi di seluruh Indonesia.
Forum ini menjadi ruang koordinasi dan konsolidasi nasional untuk memperkuat peran Komisi Informasi dalam mengawal keterbukaan informasi publik sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. (yon/ra)






