SUMENEP, NOLESA.COM – Pembangunan Kabupaten Sumenep membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan karakter geografis wilayahnya. Sebagai daerah yang terdiri atas kawasan daratan dan kepulauan, pemerataan pembangunan menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar dan penguatan konektivitas antarpulau.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, mengatakan pembangunan wilayah kepulauan harus menjadi bagian penting dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, tantangan di wilayah kepulauan tidak semata-mata disebabkan oleh jarak geografis. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sumenep secara geografis terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Tentu saja membutuhkan perhatian terutama untuk wilayah kepulauan,” kata Kaban Arif.
Konektivitas Antarpulau Perlu Diperkuat
Arif menjelaskan, konektivitas menjadi salah satu aspek yang perlu terus diperkuat untuk mendukung pemerataan pembangunan. Akses transportasi laut, jaringan jalan di kawasan kepulauan, hingga konektivitas udara perlu dikembangkan secara terintegrasi.
Penguatan konektivitas dinilai penting bukan hanya untuk memudahkan mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlancar distribusi barang dan mendukung aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan.
Karena itu, Bappeda juga mendorong dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di kawasan kepulauan.
Beberapa agenda yang menjadi perhatian antara lain reaktivasi airstrip Masalembu serta percepatan pembangunan Bandara Kangean atau Bandara Arjasa.
Air Bersih dan Potensi Ekonomi Jadi Perhatian
Selain konektivitas, persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah kepulauan. Kondisi geografis sejumlah pulau yang didominasi air asin membuat masyarakat menghadapi keterbatasan sumber air, terutama ketika memasuki musim kemarau.
Menurut Arif, pembangunan wilayah kepulauan harus dilakukan secara menyeluruh. Pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga harus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Potensi sektor kelautan dan perikanan, pertanian, serta pengembangan ekonomi biru dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru apabila ditopang infrastruktur dan konektivitas yang memadai.
“Pemerintah daerah terus berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Arif menegaskan, pengembangan wilayah kepulauan harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan dukungan infrastruktur, konektivitas, serta pengembangan ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal, masyarakat kepulauan diharapkan dapat memperoleh akses pembangunan yang semakin merata.
“Pembangunan kepulauan diharapkan tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan Kabupaten Sumenep,” tandasnya. (yon/ra)
