SUMENEP, NOLESA.COM – Pemerintah Kabupaten Sumenep membuka kembali ruang partisipasi masyarakat melalui Program PosCurhat. Fasilitas yang dikoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep tersebut disiapkan sebagai sarana bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus memberikan masukan terkait pembangunan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan PosCurhat memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar tempat menyampaikan pengaduan.
Menurut dia, keberadaan fasilitas tersebut penting untuk membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Aspirasi yang disampaikan warga selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan tindak lanjut pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Media ini juga menjadi wadah bagi perempuan untuk menyampaikan persoalan dan permasalahan yang terjadi kepada pemerintah. Setiap gagasan dan persoalan yang terjadi pasti akan ditindaklanjuti oleh Pemkab,” ujarnya, Rabu, 20 Agustus 2026.
Pengaktifan kembali PosCurhat juga berkaitan dengan upaya pemerintah daerah memperkuat pengarusutamaan gender. Arif menyebut program tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
Karena itu, perempuan menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian dalam pengembangan PosCurhat. Pemerintah ingin memastikan tersedia ruang yang terbuka bagi perempuan untuk menyampaikan kebutuhan, persoalan, maupun kepentingannya.
Tidak berhenti di lokasi tertentu, Bappeda Sumenep menargetkan PosCurhat dapat dikembangkan hingga tingkat desa. Rencana tersebut diharapkan membuat akses masyarakat terhadap pemerintah menjadi lebih mudah tanpa harus selalu menunggu agenda atau forum resmi.
“Media ini nanti akan tersedia di seluruh desa. Kami ingin menciptakan ruang yang nyaman dan adil untuk menjamin kesetaraan hak seluruh masyarakat, terutama perempuan,” katanya.
Arif menjelaskan, PosCurhat sebenarnya bukan program yang sepenuhnya baru. Fasilitas tersebut sebelumnya telah tersedia di sejumlah desa. Namun, keberadaannya tidak berjalan secara optimal sehingga fungsi yang diharapkan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
“PosCurhat pernah berjalan di sejumlah desa, tapi tidak aktif dalam perkembangannya. Oleh karena itu, kami rasa perlu untuk menghidupkan kembali fasilitas ini agar fungsinya dapat dirasakan masyarakat,” terangnya.
Melalui pengaktifan kembali program tersebut, Bappeda berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih terbuka. Masukan yang diterima tidak hanya dikumpulkan sebagai laporan, tetapi dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan menentukan prioritas pembangunan.
Dengan memperluas PosCurhat ke desa-desa, pemerintah daerah juga ingin memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Aspirasi yang muncul dari tingkat bawah diharapkan dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Sumenep.
“Kami berharap PosCurhat menjadi media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan Sumenep yang lebih inklusif,” tandasnya. (*)
Penulis : Rusydiyono
