JMSI Sumenep Bahas Pro dan Kontra Pilkada Melalui DPRD

SUMENEP, NOLESA.COM – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep menggelar Diskusi Publik, Rabu, 21 Januari 2026.

Diskusi publik yang digelar di Hotel Kaberaz ini mengangkat tema “Pilkada Lewat DPRD: Solusi atau Kemunduran Demokrasi”.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep serta pengamat politik dan kebijakan publik.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membedah wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dari berbagai sudut pandang.

Hadir sebagai narasumber antara lain H. Hosnan, S.IP., M.AP (Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep), Akhmadi Yasid, S.H (Fraksi PKB DPRD Sumenep), Moh. Fendi, S.E (Fraksi Demokrat DPRD Sumenep), Dr. H. M. Asy’ari Muthhar, M.Fil.I (Fraksi PPP DPRD Sumenep), Ahmad Juhairi, S.IP., M.Phil (Fraksi NasDem DPRD Sumenep), serta Holik (Fraksi Gerindra–PKS DPRD Sumenep).

Selain itu, diskusi juga menghadirkan Dr. Wilda Rasail, M.A selaku pengamat politik dan kebijakan publik yang memberikan pandangan akademis terkait implikasi demokrasi dari wacana Pilkada melalui DPRD. Acara dipandu oleh moderator Wildan Mukhlisah Sy.

Ketua JMSI Sumenep, Supanji, dalam sambutannya menyampaikan bahwa diskusi publik ini merupakan bagian dari komitmen JMSI untuk menghadirkan ruang literasi demokrasi yang sehat dan mencerdaskan masyarakat.

“JMSI sebagai organisasi perusahaan media siber memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan diskursus publik yang objektif, berimbang, dan berbasis kepentingan rakyat. Isu Pilkada lewat DPRD ini menyentuh langsung hak politik masyarakat, sehingga penting untuk dibahas secara terbuka,” ujar Supanji.

Ia menegaskan bahwa diskusi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggiring opini tertentu, melainkan membuka ruang pertukaran gagasan agar publik mendapatkan pemahaman yang utuh.

“Kami berharap masyarakat dapat menilai secara kritis, apakah wacana ini menjadi solusi tata kelola demokrasi atau justru berpotensi menjadi kemunduran. Media harus berdiri di tengah, memberi ruang bagi semua pandangan,” tegasnya.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan yang mengemuka, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi wacana Pilkada melalui DPRD. Para narasumber sepakat bahwa partisipasi publik dan prinsip demokrasi harus tetap menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan politik.

Melalui kegiatan ini, JMSI Sumenep berharap diskusi publik dapat menjadi sarana edukasi politik yang konstruktif serta memperkuat peran media dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas. (*)

Penulis : Rusydiyono