SUMENEP, NOLESA.COM – Komisi III DPRD Sumenep mendorong adanya pemerataan Tempat Penampungan Sampah (TPS) di seluruh desa.
Pasalnnya, hingga kini sebagian besar wilayah di Kabupaten Sumenep masih minim fasilitas pengelolaan sampah modern.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa lagi bergantung pada cara-cara tradisional. Diperlukan kerja sama lintas elemen, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tentu kami sangat senang jika pemerintah daerah hingga desa, serta gotong royong warga mampu menyediakan TPS,” ujarnya, Selasa, 2 September 2025.
Muhri menekankan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat terus menjangkau fasilitas TPS ke seluruh desa, tidak hanya wilayah perkotaan.
“DLH sudah memulai dari wilayah kota. Selanjutnya harus diteruskan ke desa-desa supaya pemerataan betul-betul tercapai,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi PKB tersebut menegaskan bahwa pembangunan TPS tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal membangun kesadaran bersama.
“Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Bagaimanapun, persoalan sampah ini adalah tanggung jawab kolektif,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep 2024 melaporkan, dari total 334 desa/kelurahan, hanya 55 desa atau 16,5 persen yang sudah memiliki TPS.
Sementara itu, sekitar 296 desa atau 88,6 persen masih membuang sampah ke lubang atau dengan cara dibakar. (*)
Penulis : Rusydiyono









