SUMENEP, NOLESA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai menyusun arah pembangunan untuk tahun 2027 dengan membuka ruang dialog bersama berbagai elemen masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Forum ini menjadi langkah awal untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan dan harapan masyarakat.
Penyusunan RKPD 2027 difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Pemerintah meyakini, SDM yang produktif dan berdaya saing menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Forum tersebut dihadiri kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, insan pers, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sebagian peserta mengikuti kegiatan secara langsung, sementara lainnya bergabung melalui pertemuan daring.
Dalam forum itu, setiap peserta diberi kesempatan menyampaikan gagasan, masukan, serta rekomendasi terkait arah pembangunan Kabupaten Sumenep. Berbagai pandangan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan sebelum ditetapkan sebagai pedoman pembangunan daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi. Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah untuk menyatukan visi pemerintah dengan aspirasi masyarakat sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“Forum ini menjadi media penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga perencanaan yang disusun benar-benar partisipatif dan memberi dampak nyata,” ujarnya.
Arif menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2027 adalah “Mendorong Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas.” Tema tersebut merupakan bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2025–2029.
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat.
Menurut Arif, seluruh proses perencanaan harus berpijak pada kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Karena itu, Bappeda terus mendorong penyusunan kebijakan berbasis data, indikator kinerja yang terukur, serta melibatkan partisipasi berbagai pihak.
“Bappeda berfungsi sebagai teknokrat pembangunan yang memastikan perencanaan berjalan berkelanjutan, berbasis data, indikator kinerja, serta proyeksi yang terukur,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh masukan yang disampaikan peserta akan dirangkum dalam berita acara kesepakatan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2027 sebelum memasuki tahapan berikutnya. Melalui proses yang partisipatif tersebut, Pemkab Sumenep berharap RKPD 2027 mampu menjadi pedoman pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan demi mewujudkan Sumenep yang unggul, mandiri, dan sejahtera.
“RKPD 2027 diharapkan mampu menjadi pedoman pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Penulis : Rusydiyono
