SUMENEP, NOLESA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, mendorong pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan insan pers.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumenep Hosnan Abrory sebagai refleksi Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan publik dan pembangunan daerah.
Menurut Hosnan, hubungan antara pemerintah dan pers harus dibangun atas dasar saling menghormati peran masing-masing. Oleh sebab itu, pemerintah tidak boleh anti kritik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah daerah seharusnya menjadikan kritik dan informasi dari media sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya, Senin, 9 Februari 2026.
Politikus asal Pulau Sapudi itu menyebut wartawan merupakan profesi terhormat yang berperan sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, pers harus diberi ruang untuk bekerja secara bebas dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, Hosnan juga mengingatkan insan pers di Kabupaten Sumenep agar tetap menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Wartawan harus berdiri di atas kepentingan semua golongan dan tidak terseret kepentingan politik praktis yang bisa merusak objektivitas pemberitaan,” ujarnya.
Menurut Hosnan, peran media sebagai kontrol sosial sangat penting agar kebijakan dan program pemerintah tetap berjalan sesuai kepentingan publik.
Dia berharap momentum Hari Pers Nasional 2026 menjadi titik balik bagi penguatan kualitas jurnalisme di Kabupaten Sumenep.
“Selamat Hari Pers Nasional. Semoga pers di Sumenep terus profesional dan konsisten mengawal kepentingan umum,” pungkas Hosnan. (*)
Penulis : Rusydiyono
