SUMENEP, NOLESA.COM – Realisasi belanja modal dalam APBD Kabupaten Sumenep 2026 baru mencapai Rp54,64 miliar hingga 11 September 2026.
Angka tersebut baru 38,30 persen dari pagu Rp142,66 miliar. Artinya, masih ada sekitar Rp88,02 miliar yang belum terealisasi.
Anggota Banggar DPRD Sumenep, Akhmadi Yazid meminta Pemkab Sumenep membuka rincian kegiatan atau paket pekerjaan yang belum berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Yazid, belanja modal berkaitan dengan pembangunan aset dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, rendahnya realisasi perlu dijelaskan berdasarkan kondisi masing-masing kegiatan.
“Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp88,02 miliar anggaran belanja modal yang belum terealisasi. Angka tersebut menjadi pertanyaan serius, mengingat belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan aset dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya, Senin (14/9/2026).
Ia mengatakan, Banggar perlu mengetahui status kegiatan yang belum berjalan, termasuk kendala yang dihadapi setiap paket pekerjaan.
Yazid juga mempertanyakan penyebab rendahnya realisasi tersebut. Menurutnya, Pemkab perlu menjelaskan apakah persoalannya berada pada tahap perencanaan, pengadaan, kesiapan kegiatan atau faktor lain di lapangan.
“Pertanyaannya sederhana, uangnya sudah ada, lalu kenapa belanjanya masih rendah? Apakah persoalannya di perencanaan, pengadaan, kesiapan kegiatan, atau memang ada persoalan lain yang harus dibuka secara terang?” tegasnya.
Menurutnya, Banggar juga perlu mendapatkan data mengenai kegiatan yang sudah masuk kontrak, belum berjalan maupun mengalami keterlambatan.
“Banggar perlu tahu secara jelas, berapa kegiatan yang sudah kontrak, berapa yang belum berjalan, mana yang mengalami keterlambatan, dan apa langkah konkret pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Jangan hanya menyampaikan janji percepatan tanpa data dan target yang jelas,” pintanya.
Yazid mengingatkan waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas. Pemkab Sumenep perlu mempercepat realisasi berdasarkan kondisi masing-masing kegiatan tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.
“Jangan sampai nanti mendekati akhir tahun semua kegiatan dipaksakan untuk dikejar. Kita tidak ingin serapan tinggi, tetapi kualitas pekerjaan justru dikorbankan. APBD itu bukan sekadar angka yang harus habis, melainkan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” paparnya.
Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah Sumenep hingga 11 September 2026 mencapai Rp1,49 triliun atau 59,54 persen dari pagu Rp2,50 triliun.
Sementara pendapatan daerah telah terealisasi Rp1,69 triliun atau 74,21 persen dari target Rp2,27 triliun. (yon/ra)
