PALEMBANG, NOLESA.COM – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif mendapat perhatian di tingkat nasional.
Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, tampil sebagai pemateri dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) yang dihadiri anggota Komisi Informasi dari seluruh Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 18 November 2026.
Dalam forum tersebut, Bupati Fauzi memaparkan berbagai langkah strategis Pemkab Sumenep dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah penerapan SIPINTAR PPID (Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi, Transparan, Akuntabel, dan Responsif).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui platform digital tersebut, Pemkab Sumenep berupaya menghadirkan pelayanan informasi publik yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Masyarakat kini dapat mengakses Dokumen Informasi Publik (DIP) melalui satu portal tanpa harus mendatangi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jadi masyarakat tidak perlu lagi, misalnya, datang ke beberapa OPD untuk mencari informasi. Cukup melalui satu pintu portal yang namanya SIPINTAR PPID,” jelas Bupati Fauzi.
Menurutnya, kehadiran SIPINTAR PPID tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menyederhanakan pekerjaan OPD dalam memberikan pelayanan informasi publik.
Dengan sistem terintegrasi, setiap OPD tidak perlu lagi membangun platform pelayanan informasi secara mandiri. OPD cukup menyiapkan konten dan dokumen informasi publik untuk dipublikasikan melalui portal tersebut.
“Jadi cukup menyediakan konten dan dokumen informasi publik,” tegasnya.
Bupati Fauzi menambahkan, keberhasilan sistem tersebut membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh OPD. Karena itu, Pemkab Sumenep akan terus mendorong setiap perangkat daerah agar melengkapi sekaligus memperbarui dokumen informasi publik secara berkala.
Upaya tersebut juga diperkuat melalui pembinaan dan pendampingan terhadap OPD, serta peningkatan monitoring dan evaluasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan informasi publik berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Fauzi menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan kebutuhan mendasar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Bagi kami, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, bagaimana kebijakan dijalankan, serta apa hasil yang dicapai,” ungkapnya.
Ia menilai, pemerintah daerah harus mampu memberikan akses informasi yang mudah, cepat, dan transparan, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Lebih dari itu, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga memiliki ruang untuk mengetahui, mengawasi, serta memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Menurut Bupati Fauzi, transparansi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
“Transparansi akan membangun kepercayaan. Ketika pemerintah terbuka, masyarakat akan lebih mudah memahami program dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan,” tuturnya.
Keikutsertaan Bupati Sumenep sebagai pemateri dalam Rakornas KI se-Indonesia tersebut menjadi momentum penting untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik.
Pemkab Sumenep berkomitmen untuk terus mengembangkan SIPINTAR PPID sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital. Melalui penguatan sistem, peningkatan kualitas pengelolaan dokumen, serta konsistensi seluruh OPD, keterbukaan informasi diharapkan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami berharap, penguatan transparansi di lingkungan birokrasi dapat terus mendorong terwujudnya pemerintahan yang profesional, responsif, serta semakin dekat dengan masyarakat,” pungkasnya. (yon/ra)






