SUMENEP, NOLESA.COM – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus mengawal pemetaan kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan kunjungan lapangan Kementerian PPN/Bappenas ke Kabupaten Sumenep pada 3–4 September 2026.
Kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan pembangunan yang masih dihadapi di lapangan.
Kepala Bappeda Sumenep Dr. Ir. Arif Firmanto turut mendampingi agenda kunjungan tersebut. Dalam peninjauan, perhatian diarahkan pada sejumlah persoalan pelayanan dasar masyarakat, terutama di kawasan kepulauan yang memiliki kondisi geografis dan akses infrastruktur berbeda dibandingkan wilayah daratan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah penyediaan air bersih. Keterbatasan akses akibat karakteristik wilayah kepulauan membuat pembangunan dan penguatan sarana air bersih menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan.
Sejumlah kebutuhan infrastruktur turut dibahas dalam proses pemetaan, termasuk perbaikan jaringan perpipaan serta pembangunan sumur bor di kawasan yang membutuhkan.
Penguatan infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Selain menjadi kebutuhan sehari-hari, ketersediaan air bersih juga merupakan bagian penting dari pelayanan dasar yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan program pembangunan.
Kaban Arif menyampaikan bahwa Bappeda berperan mengawal agar berbagai persoalan yang ditemukan melalui peninjauan lapangan dapat masuk ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, pemetaan secara langsung diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan dapat disusun berdasarkan persoalan yang benar-benar terjadi di masing-masing wilayah.
“Bappeda mendampingi dan mengawal proses pemetaan kebutuhan di lapangan. Termasuk persoalan air bersih yang menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Arif.
Ia menambahkan, hasil pemetaan tersebut nantinya dapat menjadi salah satu bahan dalam menentukan bentuk intervensi pembangunan, khususnya untuk wilayah kepulauan yang mempunyai tantangan tersendiri.
Melalui pemetaan yang lebih terarah, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat diidentifikasi secara konkret dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. (yon/ra)
