SUMENEP, NOLESA.COM – Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu menyusun dan menjalankan program, tetapi juga memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, mengatakan tata kelola pemerintahan perlu diperkuat secara berkelanjutan. Hal tersebut mencakup proses perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengawasan dan evaluasi.
Menurut Kaban Arif, perencanaan pembangunan harus memiliki arah yang jelas serta didukung indikator yang terukur. Dengan demikian, setiap program yang dilaksanakan dapat dievaluasi dan diketahui dampaknya terhadap masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perencanaan pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi. Program yang disusun harus berdasarkan kebutuhan dan persoalan yang ada di masyarakat,” kata Arif.
Ia menambahkan, koordinasi dan sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Setiap OPD diharapkan tidak menjalankan program secara sendiri-sendiri. Sebaliknya, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar program yang dilaksanakan dapat saling mendukung dan memberikan hasil yang lebih optimal.
Data Jadi Dasar Kebijakan
Selain sinergi antar-OPD, Arif menekankan pentingnya penggunaan data dalam setiap tahapan perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Menurutnya, data yang akurat dapat menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Data juga diperlukan untuk melihat kondisi masyarakat, mengidentifikasi persoalan, menentukan sasaran program, sekaligus mengukur keberhasilan intervensi yang telah dilakukan.
“Dengan perencanaan berbasis data, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran. Karena itu, kolaborasi dan koordinasi antar-OPD harus terus diperkuat,” ujarnya.
Arif menilai tata kelola pemerintahan tidak sebatas persoalan administratif. Lebih dari itu, tata kelola harus mampu memastikan pelayanan publik dan pembangunan berjalan secara efektif, transparan, serta akuntabel.
Dalam konteks tersebut, Bappeda memiliki peran strategis dalam menjaga agar proses perencanaan pembangunan daerah tetap sejalan dengan target pembangunan Kabupaten Sumenep.
Penguatan koordinasi, pemanfaatan data, serta evaluasi secara berkala menjadi bagian dari upaya memastikan program pembangunan tidak hanya terlaksana, tetapi juga memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana pemerintahan berjalan semakin efektif dan pembangunan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (yon/ra)
