SUMENEP, NOLESA.COM – Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo menyerahkan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terbaik kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Penghargaan SAKIP kepada sejumlah OPD ini diserahkan langsung oleh Bupati Fauzi di sela-sela Apel Gabungan di Halaman Kantor Bupati setempat, Senin, 22 Desember 2025.
Penghargaan SAKIP diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap OPD yang dinilai berhasil menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“OPD menerapkan SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Bupati Fauzi.
Ia meminta setiap OPD harus mampu menunjukkan kinerja yang terukur, berdampak, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga diharapkan penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep ini juga meminta setiap program dan kegiatan OPD harus memiliki target yang jelas, indikator kinerja terukur, serta berorientasi pada hasil (outcome) dan manfaat (impact) bagi masyarakat, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah.
“Kami tekankan pimpinan dan seluruh aparatur pemerintah daerah berkomitmen bersama, untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan,” pesannya.
Adapun OPD yang mendapat penghargaan SAKIP terbaik kali ini yakni Sekretariat Daerah, Bappeda, dan Inspektorat.
Ketiga Organisasi Perangkat Daerah itu selain menerima piagam juga mendapat uang pembinaan, yakni Sekretariat Daerah sebesar lima belas juta rupiah, Bappeda sebesar sepuluh juta rupiah dan Inspektorat sebesar lima juta rupiah.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep mengharapkan budaya kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil programnya, supaya tujuan pembangunan daerah bisa tercapai secara optimal dan berkelanjutan,” tandasnya. (*)
Penulis : Rusydiyono
