DPRD Sumenep Tuntaskan 14 Raperda, Berikut Rinciannya

Redaksi Nolesa

Selasa, 15 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumenep, NOLESA.com — Selama tahun anggaran 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep sudah menyelesaikan 14 rancangan peraturan daerah (raperda) dari 21 usulan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumenep Juhari mengungkapkan ada 21 usulan raperda yang diterima pihaknya.

“Namun dari sekian usulan raperda, dewan menyelesaikan 14 raperda,” kata Ketua Bapemperda Selasa, 15 November 2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Politisi PPP itu juga menjelaskan sudah ada tiga raperda ditetapkan menjadi perda. Diantaranya ;

1. Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,

2. Perda Kabupaten Layak Anak, dan

3. Perda Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selebihnya, politisi jebolan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo itu mengaku melanjutkan pembahasan terhadap empat raperda yang masuk Bapemperda. Empat raperda yang telah selesai dibahas adalah sebagai berikut;

1.Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

2.Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir

Baca Juga :  Bersama Forpimka Dasuk, Dokter Dita Ikuti JJS Kemerdekaan

3.Raperda tentang Perlindungan Garis Sempadan Pantai

4.Raperda tentang Pengarusutamaan Gender

Hanya saja, empat raperda itu belum ditetapkan menjadi perda. Sebab fasilitasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum selesai sampai saat ini.

Juhari berharap proses fasilitasi terhadap empat raperda segera selesai dan ditetapkan menjadi perda.

“Sebab, berdasarkan surat yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep tentang permohonan fasilitasi empat raperda itu sudah diajukan pada akhir Agustus lalu. Namun sampai sekarang belum selesai,” terangnya lebih lanjut.

Politisi asal Desa Grujugan Gapura itu menegaskan, DPRD Sumenep telah bekerja maksimal merampungkan pembahasan raperda yang masuk ke Bapemperda tahun 2022.

“Jadi tugas legislatif sudah selesai. Tinggal menunggu hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan menjadi perda,” katanya.

Juhari menambahkan bahwa DPRD Sumenep juga baru saja menyelesaikan pembahasan empat raperda;

1. Raperda Perlindungan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern

Baca Juga :  KPU Sumenep Serahkan SK Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ke DPRD

2. Raperda Desa Wisata

3. Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Darat

4. Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Sumekar

Empat raperda itu selesai dibahas akhir Oktober 2022. Saat ini dalam proses pengajuan fasilitasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Kami menunggu hasil fasilitasi empat raperda sebelumnya untuk mengajukan beberapa raperda yang baru saja selesai dibahas legislatif,” terangnya.

Dari 11 raperda yang telah dibahas, satu di antaranya merupakan usul eksekutif, yakni Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Sumekar.

“Sementara, 10 raperda lainnya merupakan usul prakarsa DPRD Sumenep,” imbuhnya.

“Selain itu, kami juga telah merampungkan raperda rutin tahunan. Yakni Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Perda Perubahan APBD 2022, Perda APBD 2023. Jadi total yang sudah selesai dibahas oleh DPRD selama 2022 ada 14 raperda,” jawabnya saat ditanya perda yang dihasilkan selama 2022.

14 raperda yang telah dirampungkan DPRD Sumenep 2022

Baca Juga :  Cek! Agenda Presiden Jokowi di Bangka Belitung

1. Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (ditetapkan menjadi perda)

2. Raperda Kabupaten Layak Anak (ditetapkan menjadi perda)

3. Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah (ditetapkan menjadi perda).

4. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 (ditetapkan menjadi perda)

5. Raperda Perubahan APBD 2022 (ditetapkan menjadi perda).

6. Raperda APBD 2023 (ditetapkan menjadi perda).

7.Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (tahap fasilitasi Gubernur)

8.Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir (tahap fasilitasi Gubernur)

9.Raperda tentang Perlindungan Garis Sempadan Pantai (tahap fasilitasi Gubernur)

10.Raperda tentang Pengarusutamaan Gender (tahap fasilitasi Gubernur)

11. Raperda Perlindungan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern (barus selesai dibahas).

12. Raperda Desa Wisata (barus selesai dibahas).

13. Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Darat (barus selesai dibahas).

14. Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Sumekar (barus selesai dibahas).


Penulis : Rusydiyono

Editor : Ahmad Farisi

Berita Terkait

Di Era Presiden Prabowo, Serapan Beras Tertinggi dalam 58 Tahun
SMA Al Miftah Sampang Gelar Lepas Pisah Kelas Akhir, Ketua Yayasan: Jaga Akhlak dan Jangan Berhenti Belajar
Bupati Sumenep Terima SK PAW
Lebih dari Dua Ribu Pekerja Rentan di Bangkalan Terima Program Jaminan Sosial
Mengemuka di Periode Kedua: M. Muhri, Legislator PKB Penjaga Aspirasi Rakyat
Ketua Fraksi PAN Minta Pemkab Sumenep Serius Pikirkan Nasib PKL Pasca Ditertibkan
Ada Rasa Saat Berkuda
Wakil Ketua Dewan Apresiasi Prestasi Tim Sepak Bola SMAN 1 Sapeken

Berita Terkait

Selasa, 13 Mei 2025 - 07:32 WIB

Di Era Presiden Prabowo, Serapan Beras Tertinggi dalam 58 Tahun

Senin, 12 Mei 2025 - 23:01 WIB

SMA Al Miftah Sampang Gelar Lepas Pisah Kelas Akhir, Ketua Yayasan: Jaga Akhlak dan Jangan Berhenti Belajar

Sabtu, 10 Mei 2025 - 19:46 WIB

Bupati Sumenep Terima SK PAW

Sabtu, 10 Mei 2025 - 11:27 WIB

Lebih dari Dua Ribu Pekerja Rentan di Bangkalan Terima Program Jaminan Sosial

Kamis, 8 Mei 2025 - 07:30 WIB

Ketua Fraksi PAN Minta Pemkab Sumenep Serius Pikirkan Nasib PKL Pasca Ditertibkan

Berita Terbaru

Presiden Prabowo ditemani Mentri Amran di sebuah lahan pertanian (foto: ist)

Nasional

Di Era Presiden Prabowo, Serapan Beras Tertinggi dalam 58 Tahun

Selasa, 13 Mei 2025 - 07:32 WIB

for NOLESA.COM

Opini

Pesantren di Era Digital: Sebuah Catatan Sederhana

Minggu, 11 Mei 2025 - 11:04 WIB

Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo menerima SK PAW dari Ketua MUI Jatim, KH. Hasan Mutawakil Alallah di Kantor MUI Jatim, Sabtu, 10/5/2025 (foto: ist)

Daerah

Bupati Sumenep Terima SK PAW

Sabtu, 10 Mei 2025 - 19:46 WIB